Breaking News:

Buruh Protes Kenaikan UMP Kalsel

UMP Kalsel 2022 Hanya Naik 1,01 Persen, Firman Yusi Sebut Masih Ada Peluang Kenaikan

meski UMP Kalsel 2022 sudah ditetapkan angkanya yakni 1,01 persen, namun masih ada peluang, agar para buruh bisa mendapatkan kenaikan gaji

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi
Aksi buruh di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, suarakan penolakan UMP Kalsel 2022 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aksi penolakan keputusan UMP Kalsel 2022 yang dilakukan oleh ratusan buruh, mendapatkan respons dari Komisi 4 DPRD Kalsel.

Sekretaris Komis 4 DPRD Kalsel, Firman Yusi, terlihat mendatangi buruh yang sedang menggelar aksi di depan kantornya.

Tidak sendiri, Firman Yusi terlihat di dampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, dan pihak berwajib.

Dikatakannya bahwa DPRD Kalsel pada prinsipnya mendukung, terkait kenaikan UMP Kalsel 2022.

Baca juga: BREAKING NEWS- Protes Kenaikan UMP Kalsel, Massa Buruh Banjiri Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin

Baca juga: Aksi Tolak Keputusan UMP Kalsel 2022, Buruh Minta Kehadiran Gubernur Kalsel

"Memang ini aksi yang kedua, pertama sebelum UMP di tetapkan, dan yang sekarang sesudah di tetapkan," katanya, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya Gubernur Kalsel, harus bisa mencari solusi, agar para buruh bisa memperoleh peningkatan upah.

"Karena memang pemerintah pusat secara aturan tidak memberi ruang kepada kepala daerah terkait soal UMP ini, tetapi kami berharap Gubernur bisa mensiasatinya secara hukum," jelasnya.

Firman juga menjelaskan, meski UMP Kalsel 2022 sudah ditetapkan angkanya yakni 1,01 persen, namun masih ada peluang, agar para buruh bisa mendapatkan kenaikan gaji lebih dari 1,01 persen.

"Karena ada beberapa daerah yang berinisiatif menetapkan UMP melebihi batas nasional, yaitu 1,09 persen. Peluangnya saya kira masih mungkin untuk dilakukan," terangnya.

Baca juga: Kenaikan UMP Kalsel Nomor 14 Tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia.

Sebaiknya langkah yang harus diambil oleh kepala daerah saat ini ujar Firman yakni, berbicara langsung dengan Kementrian Tenaga Kerja.

"Sampaikan saja alasannya yaitu tahun kemarin UMP sudah tidak naik, dan juga angka inflasi kita di Kalsel dari Juli 2020 ke 2021 lebih 2 persen," ucapnya.

Lanjut Firman menegaskan, bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan, terhadap kenaikan UMP Kalsel.

"Prosesnya itu ada pada dewan pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah," terang Firman.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved