Breaking News:

Berita Banjarmasin

UU Cipta Kerja Dikembalikan, Buruh Kalsel : Tak Ada Alasan Tak Cabut SK UMP Kalsel 2022

Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua,mengatakan berpendapat UU Cipta Kerja tidak berlaku. Maka, tidak ada alasan pemerintah mencabut SK UMP 2022

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Aki unjuk rasa Buruh di Banjarmasin Protes Kenaikan UMP Kalsel. Massa menuntut kenaikan upah, lokasinya di depan gedung dewan, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimat syukur terucap dari Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto saat ditanya tanggapannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional. 

"Yang pasti buruh di Indonesia mengucapkan puji syukur karena bagaimanapun ini satu babak kemenangan bagi buruh," kata Yoeyoen dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Kamis (25/11/2021).

Dengan dikembalikannya UU Cipta Kerja kepada DPR RI dan Pemerintah untuk diperbaiki, Yoeyoen berpendapat UU Cipta Kerja tidak berlaku. 

Kaitannya dengan upah minimum, otomatis kata dia Surat Edaran (SR) Menaker yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang juga turunan dari UU Cipta Kerja tak bisa lagi dijadikan dasar penetapan. 

UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Putuskan Inkonstitusional Bersyarat

Baca juga: Buruh Protes Kenaikan UMP Kalsel, Pemerintah Provinsi Tampung Aspirasi Massa

BREAKING NEWS- Protes Kenaikan UMP Kalsel, Massa Buruh Banjiri Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin

Yoeyoen yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel menilai, seharusnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kembali menjadi acuan.

"Maka sudah sepantasnya UMP Kalsel yang sudah ditandatangani Gubernur untuk direvisi kembali. Tak ada alasan untuk tak mencabut SK itu," kata Yoeyoen. 

Aliansi Pekerja Buruh Banua kata dia akan menekankan hal tersebut dalam pertemuan dengan Gubernur Kalsel yang diharapkannya terlaksana dalam waktu dekat. 

Pasalnya dari audiensi massa buruh di Gedung DPRD Provinsi Kalsel dengan Perwakilan Pemprov dan DPRD Kalsel, mereka meminta dalam waktu maksimal satu minggu dipertemukan dengan Gubernur untuk meninjau kembali keputusan terkait UMP Kalsel Tahun 2022 yang hanya naik sebesar 1,01 persen. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved