Breaking News:

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Putuskan Inkonstitusional Bersyarat

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat

Editor: M.Risman Noor
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Buruh Protes Kenaikan UMP Kalsel. Massa menuntut kenaikan upah, lokasinya di depan gedung dewan, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah semaraknya demo para buruh mengenai kenaikan UMP tahun 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Hasil keputusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

MK menilai UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. 

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar.

Dilansir dari kompas.com, adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Baca juga: Buruh Protes Kenaikan UMP Kalsel, Pemerintah Provinsi Tampung Aspirasi Massa

Baca juga: Daftar UMP Tahun 2022 di Berbagai Provinsi Seluruh Indonesia, Jateng Paling Terendah

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

ILUSTRASI - Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (8/10/2020).
ILUSTRASI - Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (8/10/2020). (BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI)
Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved