Sampaikan Kajian Banjir HST, Kementerian LHK sebut Terjadi Perubahan Penutupan Daerah Tangkapan Air

BANJARMASINPOST CO.ID, BARABAI-Bencana banjir kini terus mengancam dan menghantui masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Bagaimana tidak setelah banjir bandang Januari 2021 lalu, menjelang penghujung tahun, yaitu selama November 2021, “terror”banjir bahkan terjadi empat kali selama bulan tersebut. Padahal, warga Bumi Murakata masih berusaha bangkit dari dampak banjir bandang.

Pemkab HST pun berupaya  melakukan pemulihan infrastruktur pascabanjir.

Menghadapi masalah bencana bertubui-tubi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menggelar Rapat Teknis Hasil Kajian dan Rekomendasi Teknis Kaji Cepat Banjir pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai.

Baca juga: Atasi Banjir HST, Kolam Regulasi Pengendali Senilai Rp 230 Miliar Segera Dibangun 

Baca juga: Pasca Banjir HST, Kekeruhan Sungai Barabai Lebihi Ambang Batas,  Produksi Air Bersih PDAM HST Turun

Pada kesempatan itu, Pemprov Kalsel sekaligus menyampaikan Rekomendasi Kajian Pengamanan Lingkungan (Environmental Safeguard) Berbasis Ekoregion pada Sub DAS Batang Alai serta Pemberian Informasi Bencana Banjir di wilayah HST.

Rapat dilaksanakan, Selasa (14/12/2021) di Auditorium Pemkab HST itu dihadiri Wakil GUbernur Kalsel H Muhidin, dan pejabat terkait Pemprov Kalsel lainnya, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Hanifa Dwi Nirwana, Kadis Perkim, Musyidah Aminy, Plt Kadishut Fatimatuzzahra, Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan  Dinas PUPR Mu Mursjamsi, Kabid Penangguangan Bencana, Syahruddin.

Sedangkan dari Pemkab HST hadir Bupati HST H Aulia Oktafiandi, Pj Sekda HM Yani, Kepala Pelaksana BPBD HST Budi Haryanto, Plt Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Mursyidi serta pejabat dinas terkait lainnya.

Pada kesempatan itu,H Wahidin menyatakan prihatin, karena selama musim hujan ini, masyarakat HST tak bisa tidur dengan tenang.

“Kami menerima informasi, jika menerima kabar soal ketinggian air di sungai wilayah hulu Meratus, warga tak bisa tidur karena menunggu turunnya air ke Barabai.  Zaman dulu, saat musim hujan tidak seperti ini. Alam sudah berubah, sehingga perlu kajian teknis dan harus ada tindakan cepat,”kata Wagub.

Sementara, Bupati HST mengatakan ada 80.000 warga di HST terdampak banjir.

Diapun berharap pertemuan ini menghasilkan keputusan politis terhadap anggaran baik pemerintah pusat maupun provinsi, dalam rangka solusi mengatasi akar masalah  baik di wilayah hulu pegunungan Meratus maupun di wilayah hilir kota Barabai dan kecamatan terdampak lainnya.

“Jadi kami tak segan meminta dukungan  anggaran dan sinergi program mengatasi banjir secara riil di HST,”katanya.

Pada kesempatan itu, Mikhail Gorbachev dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan hasil kajian Universitas Indonesia selama melakukan penelitian lapangan di HST.

Baca juga: 61 Warga Terdata Terima Bantuan Stimulan Untuk Bangun Rumah Pasca Banjir HST

Hasil penelitian antara lain disebutkan, terjadi perubahan penutupan lahan di daerah tangkapan air (DTA) Barabai, berdasarkan data perbandingan tahun 2000, 2009 dan 2019.

Disebutkan, lahan pertanian yang dikonversi juga berada di topografi yang curam. Hasil survey, mengindikasikan menjadi penyebab tingginya intensitas longsor di DTA Barabai dengan curah hujan yang ekstrem.   (banjarmasinpost.co.id/hanani)