Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

PLTU PLN Alami Krisis Batubara, BPKP Awasi Ekspor Batubara Kalsel

BPKP Kalsel mengawasi ekspor batu bara Kalsel menyusul Krisis yang terjadi terhadap persediaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. 

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
AMBAPERS.COM
Ilustrasi-Tongkang bermuatan batu bara berlayar di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rendahnya pemenuhan pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) berimbas terhadap krisis persediaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. 

Berdasarkan data PT PLN (Persero), realisasi pemenuhan DMO perusahaan batu bara sampai dengan awal bulan Januari 2022 masih kurang dari 76 persen.

Presiden melalui Kementerian ESDM telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi kepatuhan dalam pembatasan ekspor batu bara agar DMO terpenuhi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy M Harahap Senin (10/1/2022) mengatakan akan melakukan pengawasan kepatuhan atas kebijakan pembatasan ekspor batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca juga: Pasokan Energi Listrik Bakal Terhenti, Filipina Turut Protes Larangan Ekspor Batubara di Indonesia

Baca juga: Abai Warning Ekspor Batu Bara Mentah, Tak Satupun Perusahaan Tambang di Kalsel Bikin Smelter

Menurut Rudy, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi penopang produksi batu bara di Indonesia.

Saat ini, berdasarkan OpenStreetMap,  beberapa kapal dan tongkang batu bara menumpuk di dekat perairan Kalimantan Selatan (Kalsel) menunggu tindak lanjut larangan ekspor batu bara. 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga akan mengusulkan pemantauan pemenuhan DMO secara harian dengan continuous monitoring (CM) system, terutama dalam kondisi DMO yang kritis sekarang ini.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional terkait krisis batu bara di PLN. 

Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan ekspor batu bara mulai 1 Januari-31 Januari 2022 melalui surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021. 

Baca juga: Ekspor Batu Bara Mulai Disetop Sebulan, Kemenhub Langsung Tutup Layanan Kapal Bermuatan Batu Bara

"Kami juga akan mengawasi pemenuhan kewajiban reklamasi lahan oleh perusahaan tambang batu bara sebagai Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Kalimantan Selatan," tegas Rudy M Harahap.
  
Pengawasan ini terutama ditujukan kepada perusahaan tambang batu bara yang telah dicabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP)-nya baru-baru ini. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved