Banjarbaru Juara
Pemko Banjarbaru Laksanakan Rapat Terkait LKPJ 2021, Wali Kota Minta Agar Disusun Secara Rinci
Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin beri arahan kepada jajaran Bappeda yang menyusun draft LKPj sebelum diserahkan ke DPRD.
Penulis: Siti Bulkis | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melaksanakan rapat di Ruang Tamu Utama Wali Kota, Rabu (16/3/2022).
Rapat ini adalah dalam rangka persiapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 yang akan dipaparkan pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru.
Materi yang dibahas, di antaranya terkait pencapaian target realisasi dari perencanaan dan sesuai dengan misi Banjarbaru Juara.
"Termasuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah," kata Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin saat memberi arahan kepada jajaran Bappeda yang hadir.
Ditambahkannya, ada beberapa kegiatan atau program yang belum tercapai dengan maksimal agar dapat dijelaskan secara rinci.
"Kegiatan atau program yang belum maksimal, perlu kita sampaikan. Agar, DPRD lebih jelas dalam menerima penyampaian kita,” ujarnya.
Misalnya, sambungnya, seperti alasan tidak tercapainya pelaksanaan program kegiatan wajib di Bidang Kesehatan.
"Kenapa di Bidang Kesehatan hanya tercapai 94,21 persen. Apa alasan yang menghambat tercapainya, harus kita sampaikan," lanjutnya.
Kemudian masalah kamtibmas, ketentraman dan umum yang hanya 94,92 persen dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Banjarbaru, Kanafi, mengatakan, ada beberapa koreksi dari Wali Kota yang memang harus diperbaiki.
“Secepatnya akan diperbaiki dan dalam minggu ini kami akan menyerahkan draft LKPJ kepada DPRD Kota Banjarbaru saat rapat paripurna,” ucapnya.
Masih kata Kanafi, pada 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 3,2 persen dikarenakan situasi dan kondisi yang masih pandemi Covid-19.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula capaian berdasarkan urusan, yaitu urusan wajib, urusan non wajib, dan urusan pilihan.
Pada 2021 ada beberapa poin yang menjadi prioritas dalam kebijakan strategi daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, diantaranya penanganan Covid-19, bencana, stunting dan pelayanan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, H Jainudin, dan lainnya. (AOL/*)
