Berita Banjarmasin

Terdakwa Korupsi Proyek Irigasi HSU Diterima sebagai Justice Collaborator

Permohonan terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi di HSU sebagai justice collaborator akhirnya diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Penasihat hukum terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi HSU menyerahkan salinan pembelaan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Permohonan terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yaitu Mantan Plt Kepala Dinas PUPRP HSU, Maliki sebagai justice collaborator akhirnya diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diterimanya permohonan Maliki sebagai justice collaborator yaitu pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Jaelani dalam persidangan, Rabu (6/4/2022).

Dimana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak ini, Penuntut Umum KPK sekaligus menyampaikan tanggapan atas pembelaan terdakwa.

Titto mengatakan, diterimanya permohonan terdakwa Maliki oleh Pimpinan KPK sebagai justice collaborator karena sejumlah pertimbangan.

Baca juga: Sidang Korupsi Proyek Irigasi di HSU Kalsel, Mantan Plt Kadis PUPRP Dituntut 4 Tahun Penjara 

Baca juga: Habiskan Rp 1,9 Miliar, Irigasi Tersier Cukan Lipai Kabupaten HST Siap Difungsikan

Diantaranya yaitu, sikap kooperatif terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan serta peran Maliki dalam turut membongkar peran tersangka lainnya dalam kasus korupsi suap fee proyek di Kabupaten HSU khususnya keterlibatan Bupati HSU non-aktif, Abdul Wahid.

Selain itu, karena terpenuhinya syarat-syarat pengajuan sebagai justice collaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama serta adanya permohonan yang diajukan secara resmi oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Meski demikian, dalam tanggapannya atas pledoi terdakwa, Penuntut Umum KPK menyatakan tetap pada tuntutannya yaitu menuntut Maliki untuk dipidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 195 juta.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan setelah 1 bulan putusan inkrah, maka harta bendanya bisa disita dan dilelang.

Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 3 tahun.

"Kami tetap pada tuntutan," ujar Titto.

Sebelumnya masih dalam persidangan ini, terdakwa Maliki secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya, Mahyudin dan Tuti Elawati menyampaikan pembelaan.

Dalam pembelaannya, mereka meminta kepada Majelis Hakim agar tuntutan terhadap terdakwa khususnya terkait pidana tambahan uang pengganti dikesampingkan.

"Kami minta Majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya," ujar Tuti.

Baca juga: Mengaku Ganti Rugi Sertifikat Lahan Eks Transmigrasi, Pelaku Penggelapan Diringkus Polres Kotabaru

Baca juga: MUI Bolehkan Vaksinasi Selama Puasa, Polres Tapin Buka Posko Vaksinasi Ramadan

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved