Datangi DPRD Kalsel, Mahasiswa Cipayung Plus Minta Pemprov Kalsel Bentuk BUMD Pangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.

Hal itu menindaklanjuti kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Kalsel yang merupakan daerah penghasil sawit besar di Indonesia.

Keinginan tersebut diusulkan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kalsel yang mendatangi kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin Rabu (20/4/2022).

Ketua DPD GMNI Kalsel, M Lutfi Rahman keberadaan BUMD pangan ini akan membantu mengatasi kenaikan pangan seperti saat ini. Keberadaan BUMD pangan menurutnya akan membantu mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, seperti halnya minyak goreng yang cukup meresahkan masyarakat.

Baca juga: Cipayung Plus Banjarbaru dan BEM Demo di Depan Balai Kota, Sampaikan 10 Tuntutan Ini

Baca juga: Aksi Nasional Mahasiswa, BEM Seka Absen, HMI dan Cipayung Plus Turun di Banjarmasin

"BUMD tidak berorientasi bisnis seperti swasta, namun lebih untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, juga ada integrasi langsung mulai perkebunan sawit dan pabrik minyak goreng, termasuk distribusinya, sehingga harga minyak goreng bisa ditekan agar lebih murah dibandingkan pasaran.

"Ke depan, BUMD ini bisa mengendalikan harga pangan, tidak hanya untuk minyak goreng, namun juga bahan pangan lainnya," jelasnya, didampingi rekan lainnya.

Hal ini sudah dilakukan di provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, sehingga bisa diterapkan di Kalsel.

Selain itu adanya BUMN pangan ujarnya akan membawa dampak tak hanya saat kondisi kini, namun untuk jangka panjang.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, usulan dari Cipayung Plus cukup bagus, karena keberadaan BUMD akan dapat menekan kenaikan harga pangan.

"Kita akan bahas usulan ini dengan eksekutif agar dapat merealisasikan BUMD untuk ketahanan pangan," tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Selain itu, dewan akan meminta masukan berbagai pihak agar bisa menciptakan ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan dan lonjakan harga pangan.

Sementara Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga, seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.

"Kita sudah buat kebijakan maupun edaran untuk mengatasi kenaikan harga ini, khususnya agar subsidi tepat sasaran," kata Roy.

Roy juga meminta mahasiswa maupun masyarakat bisa mengawal kebijakan yang diambil untuk mengatasi kenaikan harga tersebut.