Badan POM Gelar Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan, Termasuk di Kabupaten Tanbu

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadan dan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 memperlihatkan penurunan persentase sarana dan jumlah produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Masing-masing persentasenya sebesar 8,63 persen (40,28 persen pada 2021 menjadi 31,65 persen pada 2022) dan 83.522 buah (125.231 buah pada 2021 menjadi 41.709 buah pada 2022). 

Pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan juga mengalami penurunan 0,26 persen (1,77 persen pada 2021 menjadi 1,51 persen 2022).

“Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor terkait, melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, serta pendampingan kepada pelaku usaha di sarana produksi dan peredaran”, ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, dalam konferensi pers di Gedung Bhineka Tunggal Ika, Senin (25/4/2022).

Badan POM melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan sejak 28 Maret hingga 6 Mei 2022.

Intensifikasi pengawasan pangan tahun ini dilakukan secara mandiri oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia, maupun secara terpadu yang bekerja sama dengan perangkat daerah.

Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak aman.

Kepala Badan POM menjelaskan mengenai target intensifikasi pengawasan difokuskan pada pangan olahan terkemas TMK.

Rinciannya, yaitu pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, ritel, pasar tradisional, para pembuat/penjual parsel, dan gudang e-commerce.

Badan POM juga mengawasi pangan jajanan berbuka puasa yang berpotensi mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan di pusat-pusat penjualan takjil dengan melakukan sampling dan pengujian cepat.

Bahan yang dilarang digunakan pada pangan yang dimaksud adalah Formalin, Boraks serta pewarna yang dilarang untuk pangan (Rhodamin B dan Methanyl Yellow).

“Berdasarkan hasil pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan pada bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 1443 H/Tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan 17 April 2022, Badan POM masih menemukan produk pangan olahan terkemas yang TMK di sarana peredaran. Masih ditemukan pula pangan jajanan berbuka puasa yang mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan,” ungkap Penny K. Lukito.

Kepala Badan POM menyampaikan dari 1.900 sarana peredaran yang diperiksa, terdapat 601 (31,65 persen) sarana peredaran yang TMK karena menjual produk pangan rusak, kedaluwarsa dan TIE, terdiri dari 576 sarana ritel, 22 distributor, 2 gudang e-commerce dan juga 1 importir.

Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 2.594 produk dengan jumlah keseluruhan 41.709 buah yang diperkirakan memiliki total nilai ekonomi mencapai Rp 470.000.000.

Dari total temuan, TMK terbesar adalah pangan kedaluwarsa ebanyak 57,16 persen yang ditemukan di wilayah kerja UPT di Manokwari, Kepulauan Tanimbar, Ambon, Manado dan Rejang Lebong.

Sedangkan pangan TIE sebanyak 37,80 persen  yang ditemukan di wilayah kerja UPT di Makassar, Tarakan, Bandung, Palembang dan Rejang Lebong.

Hasil pengawasan juga menemukan produk pangan rusak sebanyak 5,03 persen yang ditemukan di wilayah kerja UPT di Manokwari, Ambon, Baubau, Yogyakarta dan Banyumas.

Lima jenis pangan TIE terbanyak yang ditemukan adalah Bahan Tambahan Pangan (BTP), bumbu siap pakai, makanan ringan ekstrudat, minuman berperisa dan juga minuman serbuk kopi.

Sementara itu, lima jenis temuan pangan kedaluwarsa terbanyak adalah bumbu siap pakai, minuman serbuk kopi, minuman serbuk berperisa, biskuit dan juga produk bakery.

Sedangkan untuk pangan rusak yang paling banyak ditemukan adalah Susu Kental Manis (SKM), saus, ikan dalam kaleng, susu Ultra High Temperature (UHT)/susu steril serta biskuit.

Untuk pangan jajanan berbuka puasa, hasil pengawasan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 7.200 sampel yang diperiksa, sebanyak 109 sampel (1,51 persen) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan.

Rinciannya, Formalin (0,72 persen), Rhodamin B (0,45 persen) dan Boraks (0,34 persen). Tidak ada ditemukan penyalahgunaan Methanyl Yellow pada pangan yang diperiksa.

Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, Badan POM akan melakukan pembinaan dan memberi peringatan kepada pelaku usaha di sarana peredaran.

Selain itu, memerintahkan kepada distributor untuk melakukan retur atau pengembalian produk kepada supplier, serta perintah pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kedaluwarsa. 

“Untuk temuan produk TIE, Badan POM akan melakukan pengamanan produk. Badan POM juga siap untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi pelaku usaha untuk memproses pendaftaran produk pangan olahannya,” terang Kepala Badan POM.

Badan POM berkomitmen untuk senantiasa mengawal keamanan pangan dan nutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi kesehatan masyarakat, terutama selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1443 H.

"Masyarakat juga diingatkan untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan melakukan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan," katanya.

Terpisah, Kepala Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmat Hidayat, yang ikut dalam live BPOM RI tersebut, juga turut berkontribusi melalukan pengecekan dan penyitaan barang yang melanggar ketentuan di Bumi Bersujud ini.

Pasalnya, Loka POM di Kabupaten Tanbu melakukan intesifikasi sebanyak 4 tahap dari 6 tahap yang telah direncanakan.

Intensifikasi dilakukan pada sarana distributor dan ritel pangan, serta pada pedagang pangan jajanan berbuka puasa dengan melakukan uji cepat produk pangan olahan. 

Dari hasil pemantauan di lapangan, hasil 81.25 persen sarana memenuhi ketentuan, dan 18,75 persen sarana tidak memenuhi ketentuan dengan rincian temuan produk kadaluarsa sebanyak 86 pcs. 

Pengawasan pangan jajanan berbuka puasa dilakukan uji sebanyak 71 sampel dengan hasil 97,18 persen sampel uji memenuhi syarat.

Selanjutnya, 2,82 persen tidak memenuhi syarat dimana ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya formalin. 

"Selama operasi ini, memang masih ada sekitar 2,82 persen yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan BPOM RI, " katanya. (AOL/*)