Apkasindo Gelar Aksi di DPRD, Berikut tuntutan Petani Sawit di Batola

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Usai konvoi dan berorasi dengan atribut lengkap, puluhan warga yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPD Barito Kuala (Batola) diterima langsung Ketua DPRD Saleh, beserta jajarannya. 

Belasan orang perwakilan diperkenankan untuk mengikuti audiensi di ruang rapat DPRD Batola terkait sejumlah tuntutan yang dikeluhkan petani sawit, mengenai anjloknya harga TBS. 

Dalam audiensi yang turut didampingi jajaran Polres Batola dan Satpol PP sebagai pengamanan, setidaknya ada beberapa poin penting yang disampaikan Apkasindo Batola untuk mengembalikan harga jual TBS normal kembali. 

"Dalam kesempatan aksi keprihatinan ini, kami mendesak pemerintah pusat untuk mencabut larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Melalui kepala daerah dan wakil rakyat di DPRD ini, kami meminta hal tersebut difasilitasi dan diharapkan secepatnya ditindaklanjuti," ungkap Darmono, Ketua Apkasindo Batola. 

Baca juga: Gelar Aksi Damai, Petani Sawit di Kotabaru Kalsel Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Baca juga: Harga Sawit Anjlok, Puluhan Petani Sawit Gelar Aksi di Kantor DPRD Batola

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemkab setempat untuk maksimal menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai terkait harga TBS di perusahaan yang ada di Batola. 

Karena diketahui, belakangan ini ada pihak perusahaan yang semaunya menurunkan harga, bahkan dalam rentang waktu yang sangat cepat, dalam hitungan hari bahkan jam. 

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menegur dan memerintahkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) jika beberapa persyaratan sudah terpenuhi. 

"Kita juga berharap adanya investigasi langsung ke perusahaan oleh pemerintah, DPRD maupun dinas terkait. Untuk mencegah penerapan harga beli TBS yang sepihak, serta diberi sanksi. 

Sementara itu, dikemukakan Saleh, Ketua DPRD Batola saat memimpin audiensi, pihaknya selaras dengan tuntutan petani kelapa sawit, agar pemerintah pusat mencabut kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya. 

Karena hal ini berdampak besar terhadap kesejahteraan yang dialami para pekerja yang berhelut di bidang ini. Baik itu para petani, pengepul/pembeli maupun buruh panen. 

"Tuntutan ini akan kami bahas ditingkat internal dan dibicarakan dengan pemerintah daerah, guna mengatasi keluhan masyarakat petani sawit ini," ungkap Saleh. 

Terkait TBS petani yang belum maksimal terakomodir di perusahaan yang ada di Batola, pihaknya juga memberikan masukan Pemda setempat untuk membuat Action, berupa MoU maupun sejenisnya dengan pihak perusahaan. 

Baca juga: Harga Sawit Anjlok, Puluhan Petani Sawit Gelar Aksi di Kantor DPRD Batola

Tujuannya, TBS petani bisa terserap sepenuhnya. Baik dengan cara menjadi mitra perusahaan maupun memiliki SPK. 

"Dengan begitu, harga TBS yang mereka hasilkan dari kebun sendiri bisa dijual dengan harga yang sesuai kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi," pungkas Saleh. (banjarmasinpoat.co.id/muhammad tabri)