Kabar DPRD Tala

Serap Aspirasi Nelayan Tabanio, Komisi Terkait DPRD Kabupaten Tanah Laut Kritik Pengelola SPBUN

Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengkritik manajemen SPBUN Tabanio yang tidak berpihak kepada nelayan sehingga kesulitan dapat solar subsidi.

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ROY
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabanio, M Iqbal, menyuarakan aspirasi nelayan dalam pertemuan di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kota Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/6/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (13/6/2022).

Agendanya, membahas permasalahan distribusi solar subsidi khususnya kepada Nelayan Tabanio di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tala.

Selain dihadiri dan dipimpin Ketua DPRD Tala Muslimin SE, perwakilan dari seluruh perwakilan komisi juga hadir. Dua orang Ketua Komisi juga hadir, yaitu Ketua Komisi I Yoga Pinis Suhendra dan Ketua Komisi II H Junaidi. 

Pada agenda yang dimulai sekitar pukul 10.20 Wita tersebut, perwakilan Nelayan Tabanio mendapat kesempatan pertama menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan penyaluran solar subsidi di desa setempat.

Di antaranya, dipaparkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabanio, M Iqbal, kemudian Fahmi yang merupakan nelayan dan selanjutnya H Yusdiansah yang merupakan tokoh warga.

Pembahasan persoalan solar untuk nelayan Tabanio diDPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) 13062022.
Pembahasan persoalan solar untuk nelayan Tabanio bersama pihak terkait dan anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kota Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/6/2022).

Aspirasi yang disampaikan, sama dengan yang pernah mereka suarakan pada aksi demonstrasi ke gedung DPRD Tala pada 17 Mei 2022 .

Intinya, mereka meminta pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Tabanio diganti dengan pengelola yang lebih profesional dan amanah.

Mereka menyatakan kerap kesulitan mendapatkan solar dan terkesan dipersulit karena dipersyaratkan ini dan itu seperti surat ukur.

Jatah solar yang didapatkan juga kerap dikurangi sehingga akhirnya terpaksa membeli solar di luaran (pelangsiran) yang harganya mahal.

Anggota DPRD Tanahlaut yang juga warga Desa Tabanio, Khairil, mengatakan, berdasar data, kuota solar dari PT Pertamina untuk SPBUN Tabanio sebanyak 110 ribu liter per bulan. Sebenarnya, cukup untuk keperluan nelayan.

pertemuan nelayan Tabanio, pihak terkait, anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) 13062022
Suasana pertemuan antara nelayan Tabanio, pihak terkait dan anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kota Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/6/2022).

Dikatakannya, data terkini jumlah kapal Nelayan Tabanio 161 buah, bukan 250 sebagaimana data yang disampaikan pengelola SPBUN ke PT Pertamina.

Dengan jatah tiap kapal 440 liter, maka keperluan total Nelayan Tabanio hanya 70.840 liter. 

Jadi menurut Khairil, masih ada kelebihan 39.160 liter solar. Tapi kenyataan di lapangan nelayan Tabanio kerap kekurangan solar.

Penuturan nelayan, kapal dengan enam silinder yang mestinya dapat jatah 3 drum, tapi hanya diberi dua drum,  sehingga tidak cukup untuk melaut. Lalu terpaksa membeli solar mahal di luaran, Rp 9 ribu-Rp 10 ribu per liter.

"Jadi kenapa hingga sekarang nelayan ribut akibat minyak kurang, ini artinya sistem penyalurannya tidak beres. Ini yang perlu diperhatikan bersama," tandas Khairil.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved