Ini Kata KPK Tentang Kasus Mardani H Maming, Termasuk Soal Dugaan Pencucian Uang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terbuka mengenai kasus yang menjerat Mantan Bupati Tanah Bumbu,  Mardani H Maming.

Termasuk tentang awal kronologi kasus yang disebutkan berawal dari laporan masyarakat pada Februari  lalu.

Ini setelah adanya tudingan dari pihak Mardani H Maming berkenaan adanya motif persaingan bisnis pada kasus ini.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Kamis (21/7/2022) mengatakan pihak KPK akan mendalami dugaan pencucian uang di kasus dugaan suap izin tambang tersebut.

Baca juga: KPK Geledah Apartemen Mardani H Maming, Mantan Bupati Tanbu Resmi Ajukan Praperadilan

Baca juga: Tambang Emas di Solok Selatan Makan Korban, Tiga Penambang Manual Tewas Tertimbun Tanah Longsor

Alexander Marwata mengatakan, KPK akan menindak dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu ketika perbuatan tersebut ditemukan di kasus Maming.

“Setelah ada bukti cukup terkait dengan aliran dana lewat perusahaan dan kita ketahui perusahaan itu hanya digunakan atau didirikan sebagai vehicle untuk menampung uang hasil korupsi, pasti kena TPPU-nya ya. Kita akan dalami hal itu,” kata Alex dalam konferensi pers di KPK, Kamis (21/7/2022).

Alex menyebut, pelaku korupsi kerap menyalurkan uang hasil korupsinya ke sejumlah perusahaan yang mereka dirikan.

Hal itu dilakukan agar uang hasil korupsinya bisa disamarkan dari tindak pidana. Dengan cara itu, uang yang didapatkan dari perbuatan pidana bisa terlihat seakan-akan merupakan hasil usaha sendirinya sendiri.

“Seolah-olah uang itu dari hasil tindak pidana kalau masuk ke perusahaan seolah-olah itu sebagai hasil dari kegiatan usaha kan begitu bisnis ya,” ujar Alex.

Sementara itu Mardani H Maming diduga menerima suap dalam kurun waktu 20 April 2014 hingga 17 September, atau tujuh tahun terkait izin usaha pertambangan (IUP).

Hal itu diungkapkan anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/7/2022).

"Adanya penerimaan uang yang dilakukan Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021," kata Burhan di dalam ruang sidang.

Baca juga: LINK Pengumuman Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Bisa Diakses Mulai Hari Ini Pukul 09:00 WIB

Baca juga: Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Ungkap Hal Mengejutkan, Kuku Korban Lepas & Ada Luka di Leher

Burhan mengatakan, berdasarkan temuan Tim Penyelidik KPK jumlah keseluruhan suap terkait izin tambang itu mencapai Rp 104.369.887.822.

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Maming mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Ia didampingi kuasa hukum yang ditunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mereka adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana.

Kuasa hukum Maming menyebut, penetapan tersangka terhadap kliennya merupakan buntut dari pertarungan bisnis.

Mereka juga menilai KPK tidak berwenang memproses kasus tersebut. Sebab, Kejaksaan telah menyelidiki dan menyidik kasus tersebut pada 2021.

Menanggapi hal ini, KPK menyatakan, penyelidikan kasus dugaan suap di Tanah Bumbu berangkat dari laporan masyarakat pada Februari lalu.

Setelah mendapatkan dua bukti permulaan yang cukup, lembaga antirasuah itu menetapkan Maming sebagai tersangka.

Sementara itu, sang  istri hingga saat ini belum memenuhi panggilan penyidik KPK.

Baca juga: Satu Rumah di Pemukiman Elit Digrebek BNNP, Diduga Sebagai Tempat Produksi Sabu

Baca juga: Gempa Berkekuatan M 5,1 Terjadi Pagi Ini di Nias Selatan, Warga Rasakan Guncangan

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari sejumlah petinggi perusahaan tambang hingga paman, adik, dan ibu Maming.Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Akan Dalami Dugaan Pencucian Uang di Kasus Mardani Maming",

Kubu Mardani Maming Minta KPK Tunda Pemeriksaan hingga Praperadilan Selesai

Masih dikutip Kompas.com, tim Penasihat Hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming telah mengirimkan surat permintaan penundaan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/7/2022).

Adapun Maming sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

Kuasa hukum Maming, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya meminta KPK menunda pemeriksaan hingga proses praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selesai.

"Kami telah bersurat kepada KPK, untuk menunda proses pemeriksaan terhadap Saudara Mardani H Maming hingga proses praperadilan selesai," ujar Denny kepada Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

"Apalagi, proses ini sesuai hukum acara hanya berlangsung 7 hari, dan akan ada putusan pada hari Rabu (27/7/2022), sesuai jadwal yang telah disepakati oleh kami dan KPK," ucap dia.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu pun berharap, KPK menghormati proses praperadilan yang berjalan.

Denny meminta, tidak ada proses hukum lain yang berjalan selain praperadilan yang terus berlangsung di PN Jakarta Selatan.

"Alangkah baik dan bijaknya, jika semua pihak, kami dan KPK, menghormati proses praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut," kata Denny.

"Supaya tidak terjadi komplikasi antara proses praperadilan dengan tahapan penyidikan yang tetap dilaksanakan, mari sama-sama menghormati proses praperadilan," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan memanggil paksa Mardani Maming jika dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Alex mengatakan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi atau tersangka yang dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang bisa dibenarkan maka akan dilakukan upaya paksa.

"Kemudian tadi disampaikanm, tersangka atau saksi tidak hadir apa tindakan KPK? Itu tadi sesuai dengan KUHAP, dua kali dipanggil tidak hadir, ya kita punya penyidik," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

"Penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa, kita akan dijemput yang bersangkutan ya itu," sambungnya.

Adapun sidang perdana praperadilan Mardani Maming telah digelar dengan mendengarkan dalil-dalil permohonan dari pihak pemohon pada Selasa (19/7/2022) lalu.

Sehari setelahnya, KPK sebagai pihak termohon menjawab seluruh dalil permohonan yang menjadi dasar kubu Mardani Maming mengajukan praperadilan.

Kemudian, pihak Mardani Maming juga menghadirkan ahli hukum tata negara (HTN) dan ilmu perundang-undangan, ahli acara pidana dan perdata, serta ahli penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)-kepailitan dalam sidang lanjutan Kamis kemarin.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada situs SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan Maming tercatat dengan nomor perkara 55/Pid.Prap/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Mardani Maming meminta hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan praperadilannya.

Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum tersebut.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post