Tajuk

Simalakama BBM

Hingga Rabu (24/8) malam, pemerintah masih menggelar rapat terkait penanganan BBM bersubsidi itu

Editor: Hari Widodo
BPost Cetak
Tajuk Bpost Edisi Kamis, (25/8/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertalite, tampaknya tak bisa dihindari. Meskipun hingga Rabu (24/8) malam, pemerintah masih menggelar rapat terkait penanganan BBM bersubsidi itu.

Adapun rapat terkait BBM itu sebagai imbas dari melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia. Tak hanya soal harga pertalite, rapat setingkat menteri tersebut juga membahas alternatif yang akan diambil pemerintah terhadap BBM bersubsidi lainnya yakni solar.

Tarik ulur kenaikan harga BBM bersubsidi ini memang cukup lama terjadi. Pemerintah mempertimbangkan opsi menaikkan harga BBM, sebagai imbas dari naiknya harga minyak mentah dunia.

Asal tahu saja, harga minyak dunia saat ini masih bergerak di angka 104,9 dolar AS per barrel, padahal pemerintah mematok asumsi 100 dolar AS per barrel. Lalu, nilai tukar rupiah pun masih bergerak di kisaran 14.750, sementara asumsi APBN adalah di 14.450.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Banggar dengan DPR RI, Selasa (23/8).

Sri Mulyani juga menjelaskan tingkat konsumsi BBM berpotensi menyentuh 29 juta kiloliter, padahal penambahan subsidi menggunakan asumsi 23 juta kiloliter.

Jika kondisi itu terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan membengkak Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. Padahal perhitungan itu hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk elpiji 3 kilogram dan listrik.

Sementara itu DPR RI melalui Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto, telah memberikan lampu hijau kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Harga ini dinilai masih di bawah harga keekonomian sebesar Rp 17.000 per liter.

Apapun keputusan pemerintah terkait harga BBM, masyarakat sebagai makmum tentunya tak punya pilihan selain mengikuti saja.

Namun, pemerintah seyogyanya memang menyelesaikan dulu skema jaring pengaman sosial, agar kebijakan ini tidak menjadi buah simalakama. Sebab, tidak semua masyarakat di Indonesia dari kalangan mampu.

Ditambah impitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang belakangan makin membuat sulit di masa pandemi covid-19 ini. Semoga pemerintah bisa memberikan solusi terbaik, rakyat juga tidak menjadi korban.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved