Korupsi di Kalsel

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Oknum Kepala Desa Berstatus Tersangka

Tiga orang ditetapkan Kejati Kalsel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Bendungan Tapin, seorang di antaranya Kades Pipitak Jaya.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene
Kondisi Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, Selasa (12/10/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID,  BANJARMASIN - Kasus dugaan korupsi pada pengadaan lahan pada proyek strategis nasional (PSN) Tapin'>Bendungan  Tapin yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ( Kejati Kalsel) terus bergulir. 

Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kalsel telah menetapkan tiga tersangka yakni berinisial S, AR dan H. 

Salah satu tersangka, yakni berinisial S, merupakan oknum Kepala Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. 

Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni inisial AR merupakan oknum ASN dan H dari unsur swasta. 

Baca juga: Hindari Kejahatan Dalam Bus, Mulai Senin Ini Penumpang Bus Trans Banjarbakula Wajib Tunjukkan Kartu

Baca juga: 5 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi Ditangkap Ditreskrimsus Polda Kalsel, 1 Oknum Operator SPBU

Baca juga: 1.000 Ekstasi Asal Malaysia Gagal Masuk Kalsel, Polisi Amankan Pria 29 Tahun

Pasal yang digunakan oleh penyidik yakni Pasal 12 huruf e Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP. 

"Untuk saat ini memang belum dilakukan penahanan," kata Kepala Kejati Kalsel, Mukri, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Romadu Novelino, Rabu (21/9/2022).

Terkini, penyidik kembali memeriksa tiga saksi berinsial M, R dan H yang merupakan para pemilik lahan dan juga penerima ganti rugi pembebasan lahan. 

Baca juga: Narkoba Banjarmasin, Sidang Lanjutan Kurir Sabu 1,8 Kg, Terdakwa Minta Keringanan

Baca juga: Asyik Bermain Judi Qiu-Qiu, 6 Pria di Kecamatan Simpangempat Tanbu Digerebek Polisi

Baca juga: Pencuri di Toko Diamankan di Polsek Liang Anggang Banjarbaru, Sudah 5 Kali Beraksi

Diketahui sebelumnya, Proyek Tapin'>Bendungan  Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalsel, merupakan proyek multi years pada 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun. 

Dalam pembangunan fisik Tapin'>Bendungan  Tapin yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula proses pengadaan lahan. 

Pada tahap pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) itulah Kejati Kalsel menemukan indikasi ada dugaan korupsi. 

Penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved