Berita Banjarbaru

Berkarapas Kecil, Kepiting Kalsel Sulit Tembus Ekspor

Pengusaha kepiting di Kalsel menolak aturan menteri yang baru lantaran kepiting bakau sulit untuk mencapai ukuran karapas 12 centimeter.

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/Milna Sari
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Peraturan baru tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan menjadi keluhan pelaku usaha perikanan di bidang ekspor kepiting.

Aturan baru yang mewajibkan ukuran karapas kepiting tidak boleh kurang dari 12 centimeter menjadi keluhan pengusaha kepiting di Kalsel.

Ungkap Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono Rabu (28/9/2022), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp) Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) menggantikan Permen 17 Tahun 2021.

Regulasi baru, ujar Rusdi tentang ekspor kepiting, lobster dan rajungan dalam Permen KP Nomor 16 Tahun 2022 tidak terlalu jauh berbeda dengan regulasi pada Permen 17 Tahun 2021.

Baca juga: Bakal Kirim Surat ke Dishub Kalsel, DPC Organda Banjarbaru Minta Halte di Trayek ini Ditiadakan

Baca juga: Curi Uang Puluhan Juta Rupiah, Karyawan Pabrik Tahu di Banjarbaru Jalani Proses Hukum

Yaitu, pada awalnya pengiriman atau ekspor kepiting diantaranya tidak boleh bertelur, ukuran lebar karapas (cangkang keras) tidak boleh di bawah 12 centimeter serta berat kepiting tidak boleh kurang dari 150 gram per ekor.

"Bedanya pada Permen yang baru syarat berat 150 gram ditiadakan. Jadi karena syarat ukuran berat dihilangkan maka ukuran karapas saja yang diwajibkan tidak boleh kurang dari 12 centimeter," katanya.

Namun atas masukan dari pengusaha ujar Rusdi, pihaknya bersama komisi 2 DPRD Kalsel akan menyampaikan aspirasi tersebut ke KKP dan komisi 4 DPR RI.

Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan pihaknya akan mendatangi KKP pada 7 Oktober mendatang untuk menyampaikan keluhan pengusaha kepiting tersebut.

Sebelumnya alasan pengusaha kepiting terkait penolakan aturan baru tersebut lantaran kepiting bakau dari Kalsel sulit untuk mencapai ukuran karapas 12 centimeter.
Kepiting Kalsel dianggap lebih kecil sehingga menyebabkan banyak kepiting yang tak bisa diekspor.

Koordinator Komunitas Nelayan, Petambak, Pengumpul dan Eksportir Kepiting Kalsel, Lukman mengatakan batasan ukuran kerapas kepiting di atas 12 cm/ekor pada Pasal 8 ayat 1 tersebut menyebabkan hanya sekitar 20 persen hingga 30 persen dari tangkapan nelayan, petambak maupun pengumpul yang bisa diekspor.

“Kepiting bakau ini ukurannya kecil, jadi sulit untuk mencapai ukuran kerapas 12 cm/ekor, yang beratnya sekitar 450 gram,” jelasnya.

Baca juga: DLH Rencanakan Pasang CCTV di Eks TPS Pasar Kuripan, Warga Tertangkap Buang Sampah Bakal Didenda

Baca juga: Warga Tala yang Selamat dari Longsor Kotabaru Trauma, Begini Perjuangannya saat Tertimpa Longsoran

Sedangkan sebelumnya, kepiting yang dapat diekspor minimal seberat 160 gram/ekor.

Lukman mengungkapkan, kondisi ini jelas menyebabkan nelayan penangkap kepiting, petambak maupun pengumpul kesulitan untuk mendapatkan kepiting ukuran besar, bahkan mereka memilih berhenti menangkap kepiting.

“Kalau tidak ada tangkapan kepiting, apa yang bisa diekspor keluar negeri,” tegas Lukman.

Hal ini juga berdampak pada penurunan ekonomi nelayan, yang hingga kini belum pulih pascapandemi Covid-19 lalu dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kondisi nelayan saat ini cukup sulit, jangan lagi ditambah aturan yang justru menyebabkan mereka tidak bisa menjual hasil tangkapannya,” ungkapnya.

Banjarmasinpost.co.id / milna

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved