Korupsi di Kalsel

Sidang Korupsi Oknum Mantan Bendahara, Ketua Bawaslu Banjar Beri Kesaksian di Pengadilan Tipikor 

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah hadir bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi terdakwa Mantan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Banjar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (5/10/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamzidillah hadir bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (5/10/2022).

Ia memberikan kesaksian atas terdakwa korupsi, Saupiah yakni mantan anak buahnya yang pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Bawaslu Banjar

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak, sejumlah pertanyaan hal disampaikan Fajeri dalam kesaksiannya di bawah sumpah. 

Ini juga tentunya disaksikan langsung oleh terdakwa secara virtual dari tahanan yang juga didampingi penasihat hukumnya, Ernawati dan Arbain. 

Baca juga: Sidang Korupsi Bawaslu Banjar, Saksi Sebut Terdakwa Palsukan Tandatangan Untuk Cairkan Dana

Baca juga: Diduga Selewengkan Dana Pilkada, Oknum Bendahara Bawaslu Banjar Disidang di Tipikor Banjarmasin

Fajeri menyebut, sebelum peristiwa penyelewengan dana itu berproses jauh di ranah hukum, terdakwa memang sudah pernah mengakui kepadanya bahwa dana sebesar Rp 1,3 miliar sisa anggaran Bawaslu Banjar dalam Pilkada Banjar Tahun 2020 itu memang digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri. 

"Waktu kami datangi ke rumahnya, terdakwa mengakui juga dia menarik uang dengan memalsukan tandatangan PPK. Katanya karena terlilit hutang online dan soal pesugihan," kata Fajeri. 

Pengakuan terdakwa itu awalnya ternyata juga tak mudah didapatkan, dimana Fajeri bersama jajaran sempat lima kali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal adanya penarikan uang tanpa sepengatuan PPK oleh terdakwa. 

"Tiga kali (ke rumah terdakwa) yang ketemu, dua kali tidak ketemu," ungkap Fajeri. 

Ia mengaku baru mengetahui ada persoalan keuangan tersebut pada Tanggal 8 April ketika Kepala Kesekretariatan Bawaslu Banjar, Ideham Khalik memberitahunya. 

Dimana menurut Fajeri, pihak Kesekretariatan Bawaslu Banjar menerima informasi dari pegawai Pemprov Kalsel bahwa ada sejumlah transaksi penarikan dana padahal tahapan Pilkada Banjar Tahun 2020 sudah rampung dan Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih sudah dilantik pada Tanggal 19 Februari Tahun 2021.

Pada rentang waktu itu pula sebenarnya Bawaslu Banjar khususnya Kesekretariatan sebagai pengelola keuangan tengah dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

Dimana dari anggaran senilai Rp 16,2 miliar, setelah realisasi anggaran hingga Pilkada Banjar rampung tersisa sekitar Rp 1,3 miliar. 

Sisa anggaran itu seyogyanya bakal dikembalikan kepada pemberi hibah yakni Pemkab Banjar. 

Namun belum sempat dikembalikan, dugaan penyelewengan tersebut terjadi. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved