Belum Terima Kepastian Berangkat, Calon Jemaah Umrah Kalsel Bakal Bertemu Kuasa Hukum Pihak Travel

Namun kenyataanya hingga saat ini, rombongan asal Kalsel ini belum juga berangkat.

"Menunggu-nunggu hari pertama tidak berangkat, lalu berlanjut sampai hari-hari selanjutnya hingga malam ini. Sempat dijanjikan berangkat pada tanggal 29 malam, tapi sampai sekarang tidak berangkat juga," ujarnya.

Meski demikian pria yang berangkat bersama istrinya ini mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

"Kami sudah melaporkan ke pihak berwajib, dan sudah diproses hukum melalui pengacara, dan pihak travel sudah memberikan klarifikasi. Info yang saya tahu pihak travel ditipu oleh seseorang yang berjasa membelikan tiket, jadi rencananya jemaah tidak bisa diberangkatkan sekaligus, tetapi bertahap," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalsel Dr H Muhammad Tambrin, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dirjen PHU, Stafsus Menag, Direktur Pelayanan Haji dan Kepala UPT Asrama Haji DKI.

Baca juga: Percepat Pengelolaan Kolam Renang oleh Pihak Swasta, Dispora Tanahlaut Mulai Bersihkan Area Sekitar

Baca juga: Aktif Menyebar Informasi, Tim Humas Lapas Banjarbaru Raih Piagam Penghargaan Kemenkumham Kalsel

"Jemaah umroh 175 ini sekarang kami tampung difasilitasi ke UPT Asrama Haji DKI, mereka terlantar di Jakarta ada Indikasi penipuan atau ada sesuatu," ucap Tambrin.

Selain itu Tambrin juga memperlihatkan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen PHU tertanggal 30 September 2022, tertulis tujuan kepada PT Naila Syafaah Wisata Mandiri.

Dalam surat itu Dirjen PHU menuliskan, berdasarkan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di lapangan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, pihaknya menemukan banyak permasalahan yang dialami jemaah umrah PT Naia Syafaah Wisata Mandiri.

Di antaranya berupa kegagalan keberangkatan dan wan prestasi pelayanan di Arab Saudi.

Oleh karena itu memberi peringatan kepada perusahaan dan melakukan langkah-langkah penertiban.

Pertama Menghentikan penerimaan pendaftaran jemaah umrah baru di kantor dan seluruh kantor cabang, kedua memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah terdaftar atau mengembalikan biaya pendaftaran umrah.

Ketiga melaporkan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus tentang data seluruh jemaah yang terdaftar dan belum diberangkatkan, lalu rencana pemberangkatan jemaah umrah yang telah terdaftar dan saldo keuangan perusahaan rekening resmi perusahaan, dilengkapi dengan rekening koran tiga bulan terakhir.

Surat itu ditantantangani langsung oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI, tembusan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah serta Ka Kanwil Kemenag Wilayah Provinsi.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)