Sikapi Aduan Warga Kandanganlama Penolak Tambang, DPRKPLH Tala Turun ke Lapangan Bersama Dishub

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Warga Desa Kandanganlama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), penolak tambang batu bara terus bergerak.
Mereka menyuarakan ke sejumlah pihak terkait dampak tambang yang kini mulai terjadi.

Terbaru, mereka mengadu ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tala, Senin kemarin.

Kedatangan mereka langsung diterima oleh Kepala DPRKPLH Tala Ismail Fahmi.

Pejabat eselon II memastikan menindaklanjuti aduan warga tersebut.

Baca juga: Dinas PRKPLH Kabupaten Tala Sarankan Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Amdal Tambang di Kandanganlama

Baca juga: Tolak Tambang Batu Bara, Puluhan Warga Kandanganlama Kabupaten Tanahlaut Datangi Balai Desa

Pihaknya perlu turun ke lapangan bersama pihak terkait guna melihat dari dekat kondisi terkini.

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan DPRKPLH Tala H Adi Rahmani mengatakan pihaknya turun ke lapangan, Selasa (13/12/2022) hari ini.

Langkah tersebut dikatakannya guna melakukan verifikasi perihal aduan warga Kandanganlama.

Melihat kondisi di lapangan, sejauh mana dampak yang terjadi dan melihat sumber dampak yang diadukan.

"Lalu, untuk melihat sejauh mana kegiatan tambang berjalan dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan (penambang)," ucap Adi.

Pada kegiatan itu pihaknya turun bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Tala.

Tujuannya untuk melihat permasalahan yang diadukan seperti gorong-gorong jembatan yang rusak dan lain-lain kaitannya dengan jalan.

Dikatakannya, hasil dialog dengan warga Kandanganlama pada Senin pagi di kantor DPRKPLH Tala, warga menyebut bukan cuma kerusakan jalan dan air keruh yang dikeluhkan.

Baca juga: Jalan Longsor di Sungai Batang Kabupaten Banjar Akan Diperbaiki dengan Pembangunan Pile Slab

Baca juga: Balapan Liar di Kota Banjarbaru, Adu Nyali di Tempat yang Salah

Lebih dari itu kekhawatiran mereka juga jauh kedepan jika tambang tetap.dilaksanakan.

"Inilah yang akan kita lihat dan pelajari, apakah ada langkah solusi kelola lingkungan seminimal mungkin berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat," sebut Adi.

Kepala DPRKPLH Tala Ismail Fahmi menegaskan hasil peninjauan lapangan tersebut hanya sebatas menjadi bahan saran masukan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait di Jakarta.
Pasalnya kewenangan tambang saat ini berada pada pemerintah pusat.

Sementara itu salah satu tokoh warga Kandanganlama penolak tambang, Tamrani, mengatakan pihaknya mengapresiasi respons cepat DPRKPLH Tala terhadap aduan yang disampaikan.

Pihaknya siap menunjukkan lokasi yang saat ini telah terdampak tambang.

(banjarmasinpost.co.id/roy)