Polemik Prodi Geografi Bergabung ke Fakultas Kehutanan, Rektor ULM Angkat Bicara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aksi penolakan mahasiswa dan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terkait bergabungnya Prodi Geografi telah diketahui oleh Rektor Ulm, Ahmad Alim Bachri.

Saat ditemui Banjarmasinpost.co.id, Senin (26/12/2022), Rektor ULM mengatakan, berharap semua pihak dapat memahami kepentingan kelembagaan secara jangka panjang.

“Mengenai kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk kemajuan ULM,” katanya.

Tujuan dari perubahan ini semua jelasnya bukan untuk mengkerdilkan fakultas maupun menghilangkan esensi nilai dari nama fakultas.

Sebaliknya justru untuk mengembangkan peran dan posisi Fakultas Kehutanan ULM.

“Program ini kan sebenarnya merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh ULM. Misalnya, di Fahutan itu banyak dosen yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk mengajar di prodi geografi,” terangnya.

Kemudian, peralatan yang ada di Fakultas Kehutanan sendiri dinilainya sangat relevan dengan apa yang diperlukan prodi Geografi, misalnya seperti peralatan PPDS yang sangat menunjang.

Lalu kata Ahmad, salah satu kendala untuk pengembangan prodi sekarang ini yakni kesulitan untuk menambah formasi dosen.

“Kalau misalnya geografi bergabung di Fahutan, ini berarti dalam rangka penghematan  pemenuhan SDM yang ada di ULM dan mengatasi kesulitan untuk mendapatkan SDM,” terangnya.

Hal ini tentunya juga membantu untuk membesarkan Fahutan ULM sendiri.

Baca juga: Polemik Prodi Geografi Masuk ke Fakultas Kehutanan, BEM FISIP ULM : Jangan Sampai Rugikan Mahasiswa

Terlebih kata Ahmad, berdasarkan peraturan kementerian, fakultas yang hanya memiliki satu prodi dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu besar maka hanya dibolehkan memiliki satu wakil dekan.

“Nah untuk mempertahankan tiga wadek di Fahutan itu, yaitu dengan cara menambahkan salah satu prodi yang ada di ULM untuk bergabung ke Fahutan,” bebernya.

Sebab kata dia, menghapus jabatan wakil dekan adalah hal mudah, namun untuk mengembalikannya nanti pada saat dibutuhkan adalah hal yang cukup sulit karena akan memerlukan berbagai proses dan perhitungan.

“Sehingga secara manajemen, ini merupakan strategi jitu untuk mengakalinya,” jelas Rektor ULM.

Ia menyadari salah satu sumber persoalan adalah terkait nomenklatur penamaan Fakultas Kehutanan dan Geografi. Padahal menurut Ahmad, hal itu seharusnya tidak mengganggu sama sekali.

“Ke depannya kan bisa saja ditinjau, dievaluasi. Bisa dihilangkan nama geografinya. Apalagi kalau geografinya semakin besar, akan memungkinkan untuk jadi fakultas ke depannya. Untuk sementara proses merger harus dilakukan,” ucap dia.

Nama geografi ini muncul katanya, agar prodi geografi nantinya bisa memunculkan prodi-prodi baru yang berhubungan dengan geografi.

Kemudian, berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait ujarnya, tingkat relevansi prodi geografi yang selama ini berada di FISIP dinilai tidak terlalu tepat.

“Sehingga dengan demikian dipilihlah fakultas yang memiliki relevansi yang lebih tinggi. Makanya jatuhnya ke Fahutan, karena relatif mata kuliahnya banyak yang bersinggungan secara langsung dan tidak langsung,” ungkapnya.

Rektor ULM berharap, jika makin berkembang nanti, calon mahasiswa yang masuk ke Fakultas Kehutanan nanti berpotensi meningkatkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Fakultas kehutanan yang selama ini menurutnya relatif kecil.

Tujuannya kata Ahmad tentu untuk lebih membesarkan, meningkatkan kesejahteraan dan dalam rangka membidik potensi-potensi pengembangan peningkatan prestasi Fakultas Kehutanan itu sendiri.

Ia bahkan memiliki keyakinan dengan terus bertambahnya prodi, Fakultas Kehutanan bisa menjadi fakultas tergemuk di ULM.

“Tetapi kalau tidak muncul nama geografi itu ke depannya susah untuk membuka prodi-prodi baru di bidang geografi. Untuk akselerasi percepatan pembukaan prodi. Kehutanan sendiri akan bertambah Ilmu Lingkungan,” terangnya.

Solusi yang terbaik saat ini kata rektor tersebut yaitu menunggu keputusan dari kementrian.

“Saat ini belum disahkan oleh Kemenkumham. OTK yang diusulkan ini belum disetujui oleh Menpan RB. Meskipun dari Kemendikbud sudah dikirim ke Menpan RB,” terangnya.

Presentasi oleh Rektor di hadapan Tim dari Kemenpan RB pun belum dilakukan sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum disahkan oleh Kemenkumham RI sehingga sifatnya belum final.

Ia menegaskan membuka lebar pintunya dan siap berdiskusi dengan seluruh pihak khususnya civitas akademika ULM menyangkut hal tersebut.

Sementara itu, Ia juga menugaskan para wakil rektor untuk membantunya mengurai persoalan yang muncul baik di level mahasiswa hingga dosen.

“Dari sisi akademik WR 1 masuk, dari sisi manajemennya WR 2 masuk, dari sisi kemahasiswaan WR 3 masuk. Saya akan tunggu laporan dari mereka,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)