Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024 Menuai Pro Kontra, PDIP dan Nasdem Beda Pendapat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari sempat melontarkan keterangan terkait peluang penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Hal ini menuai pro kontra termasuk dari para partai politik kontestan Pemilu 2024, contohnya PDIP dan Partai NasDem.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Ada beberapa alasan, kata Hasto, kenapa PDIP mendukung sistem yang pernah diterapkan di era orde baru ini.

Pertama, sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.

“Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual refleksi akhir tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).

Alasan kedua, lanjut dia, Kongres V PDI-P memutuskan bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.

Baca juga: KPU Bahas Potensi Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Wajah Paslon Tak Lagi Jadi Nilai Jual

Ketiga, mendorong proses kaderisasi di internal parpol dan meminimalisasi kecurangan pemilu.

“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR dan pada saat bersamaan, karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan,” ungkap Hasto.

Terakhir, ia menganggap bahwa sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu secara signifikan.

“Di tengah berbagai persoalan perekonomian kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan,” kata Hasto.

Berbeda dengan PDIP, Partai NasDem menilai pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari terkait sistem Pemilu khususnya melontarkan wacana perihal sistem proporsional tertutup sudah melampaui kewenangan KPU.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menilai sistem proporsional tertutup jika diterapkan maka menjadi suatu kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Ia mewanti-wanti KPU agar taat asas dalam bernegara dan memahami betul kehidupan demokrasi serta negara hukum.

"KPU jangan justru menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita dengan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).