Audit Investigatif Perjalanan Dinas DPRD Banjar Tuntas, Begini Kata BPKP Kalsel

Ditegaskannya, tanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Banjar tahun 2020 dan 2021 berada pada Sekretariat DPRD setempat.

Baca juga: Dipangkas Sebesar Rp 37 M, Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kalsel Tahun 2023 Jadi Rp 53 Miliar

Atas penyimpangan yang terjadi, BPKP Kalsel telah merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk menindaklanjutinya.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan dengan upaya paksa menagih kembali kerugian keuangan negara/daerah," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)