Korupsi di Kalsel

Sidang TPPU Terdakwa Mantan Bupati HST, JPU Sebut Eksepsi Terdakwa Sudah Masuk Materi

Sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati HST H Abdul Latif kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
Suasana sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati HST, Abdul Latif, Rabu (25/1/2023). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni H Abdul Latif alias Majid Hantu, hari ini Rabu (25/1/2023) kembali digelar.

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin ini, terdakwa Abdul Latif hadir secara virtual dari Lapas Sukamiskin dengan didampingi kuasa hukumnya.

Agenda sidang sendiri adalah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa Abdul Latif pada sidang sebelumnya.

Abdul Latif didakwa melanggar Pasal 12 B Junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Hadir dari Lapas Sukamiskin, Mantan Bupati HST Abdul Latif Terisak di Sidang Dakwaan Perkara TPPU

Baca juga: Korupsi Pengadaan Lahan Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Pertimbangkan Pasal TPPU

Selain itu Abdul Latif juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU KPK juga mengungkapkan TPPU yang dilakukan oleh terdakwa di antaranya dengan memanfaatkan uang diduga hasil suap senilai Rp 41 Miliar untuk membeli sejumlah aset, mulai dari rumah, mobil, truk hingga kendaraan jenis Harley namun mengatasnamakan orang lain.

Dalam eksepsinya, Abdul Latif mengaku tidak pernah meminta dana bantuan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, sebelum penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU pada Januari 2018 yang lalu, tidak ada satu orang lain pun yang pernah diperiksa dalam perkara ini.

Kemudian selama menjabat Bupati HST, dirinya mengaku tidak ada merugikan keuangan negara, tidak pernah jual jabatan, menjual perizinan namun harus dihukum dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dipecah menjadi tiga.

Dan atas eksepsi terdakwa, JPU KPK pun menolak eksepsi yang disampaikan oleh Abdul Latif maupun kuasa hukumnya karena menilai sudah masuk dalam pokok perkara.

"Pada pokoknya yang disampaikan dalam eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan," ujar salah seorang JPU KPK yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Taufiq Ibnu Nugroho.

Diakui oleh Taufiq bahwa memang dalam persidangan saat itu, kuasa hukum terdakwa Abdul Latif sempat mengajukkan permohonan lisan.

"Tapi kita belum mengetahui apa isi permohonannya," jelasnya.

Abdul Latif sendiri masih menjalani divonis tujuh tahun penjara terkait suap yang diterimanya saat pembangunan RSUD Damanhuri.

Baca juga: Polda Kalsel Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Pidana Korporasi dan TPPU, Pelapor Minta Terlapor Ditahan

Baca juga: Mantan Bupati HSU Abdul Wahid Terjerat Kasus TPPU, KPK Periksa 12 Saksi di Polres HSU

Awalnya dia divonis enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 300 juta atau subsider tiga bulan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, 20 September 2018 lalu.

Di tingkat banding, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta hukuman Abdul Latif pun ditambah menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sidang sendiri akan dilanjutkan pada Rabu (1/2/2023) dengan agenda putusan sela.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved