Korupsi di Kalsel

Terdakwa Korupsi Dana BOS di Tanahlaut Kembalikan Sebagian Uang, Diserahkan Jelang Tuntutan

Terdakwa kasus korupsi dana BOS di Tanahlaut H (52) mengembalikan sebagian uang penganti sebesar Rp 75 juta. Uang itu, diserahkan istri terdakwa

Penulis: Idda Royani | Editor: Hari Widodo
Akhmad Rifani untuk BPost
ISTRI terdakwa H saat menandatangani berita acara pengembalian sebagian uang pengganti sebesar Rp 75 juta ke Kejari Tala, Selasa pekan lalu. Uang ini akan disetorkan ke kas negara setelah ada putusan dari majelis hakim.  

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Lama tak terdengar kabarnya, kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah memasuki tahapan akhir persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

"Hari ini sidang pembelaan dari terdakwa. Pekan lalu sudah sidang tuntutannya dari jaksa penuntut umum," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala Teguh Imanto, Rabu (25/1/2023).

Ia mengatakan ada perkembangan terbaru terkait perkara tersebut yakni pengembalian sebagian uang pengganti dari terdakwa H (52).

"Nilainya Rp 75 juta," sebut Teguh.

Baca juga: Diduga Korupsi Dana BOS Tahun 2021, Kepsek di Tanahlaut Kalsel Ini Dijebloskan ke Rutan Pelaihari

Baca juga: Sidang Perdana Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru, Ini Kata Pengacara Dua Terdakwa

Baca juga: Bongkar Kasus Korupsi, Kejari Tabalong Selamatkan Uang Negara Rp450 Juta

Pada tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 171.344.567 subsidair satu tahun penjara. Artinya, jika tidak sanggup membayar, maka penggantinya adalah penjara selama satu tahun.

Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Nominalnya ditentukan berdasar fakta-fakta pada persidangan.

Sekadar diketahui, pada kasus tipikor dana BOS tahun 2021 tersebut, kerugian negara berdasar hasil perhitungan Inspektorat Kalsel sebesar Rp 265.158.192.

"Berdasar fakta yang terungkap pada persidangan, Tim JPU menemukan tambahan kerugian negara sebesar Rp 26.259.375," papar Kasi Pidana Khusus Kejari Tala AKhmad Rifani.

Mengenai pengembalian uang yang dilakukan terdakwa H, jelasnya, hal tersebut dilakukan sehari sebelum sidang pembacaan tuntutan yakni Selasa (17/1/2023) pekan lalu.

"Yang datang menyerahkan uangnya yakni istri terdakwa didampingi pihak keluarga lainnya. Penyerahannya di kantor Kejari Tala dan kami bikinkan juga berita acara penitipan yang tersebut sebagai pembayaran uang pengganti," papar Rifani.

Pada kasus tersebut, JPU menuntut terdakwa H dihukum selama dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Menetapkan uang titipan Rp 75 juta dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dan membayar uang pengganti sebesar Rp 171.344.567 subsider satu tahun kurungan.

JPU menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

"Jadi, uang pengembalian dari terdakwa tersebut nanti tinggal dikurangkan dari uang pengganti yang harus dibayar. Nanti saat sudah ada putusan majelis hakim, uang titipan pengembalian itu akan kami setorkan ke kas negara," jelas Rifani.

Baca juga: Kejari Banjarmasin Selidiki Korupsi Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik BBPOM

Seperti telah diwartakan, H ditahan oleh jaksa penuntut sejak 4 November 2022 lalu di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari. Hingga saat ini yang bersangkutan masih ditahan di Rutan Pelaihari dalam status tahanan Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

H tersandung kasus tipikor terkait pengelolaan dana BOS tahun 2021. Total dana BOS sebesar Rp 1.135.000.000. Penggunaannya sebagian tak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan yang kala itu menjabat kepala sekolah. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved