Bekerja Tanpa Gaji, Operator PAUD di Tala Tetap Semangat Bertugas Sekaligus Mengajar

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus berupaya meningkarkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (tendik). Terutama mereka yang belum mengantongi sertifikasi dan masih berstatus honorer.

Antara lain langkahnya yakni memberikan insentif bulanan kepada yang telah mulai diberikan sejak beberapa tahun silam. Namun belum semua pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (operator/administrasi) mendapatkan dana 'segar' itu.

Contohnya di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar (KB) Tunas Bangsa di Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung. Catatan banjarmasinpost.co.id, Kamis (6/7/2023), setidaknya masih tersisa satu orang yang belum menikmati intensif daerah tersebut.

Namanya yakni Aprisa Husna, operator yang sekaligus merangkap sebagai pendidik atau guru. Ia mengajar sejak 2018 lalu.

Baca juga: Jembatan Sei Maluka Tanahlaut Mulai Diperbaiki, BPJN Kalsel Sebut Dua Bagian Ini yang Ditangani

Baca juga: Hari Ini Jadwal Penutupan Jembatan Sei Maluka Tanahlaut, Kades: Pejalan Kaki Bisa Lewat

Sementara itu tiga orang pengajar lainnya telah menerima insentif daerah sebesar Rp 700 ribu per bulan sejak 2013 silam. Mereka yaitu Nasrun AK, Rabiatul Adawiyah, dan Rusidah.

"Aprina Husna tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai operator sekaligus merangkap pengajar meski belum dapat insentif dan tak dapat gaji apa pun," ucap Nasrun AK, pendiri/pimpinan PAUD KB Tunas Bangsa.

Ia menuturkan telah beberapa kali mengajukan usulan ke pemerintah daerah agar Aprina Husna mendapatkan insentif. Namun hingga saat ini belum beruntung karena kuota yang tersedia telah penuh.

Tahun ini diirnya berencana akan kembali mengajukan usulan.

"Mudah-mudahan ada kabar baik sehingga Aprina Husna bisa dapat insentif juga," harap Nasrun.

Dikatakannya, sejak bertugas menjadi operator sekaligus merangkap pengajar, Aprina mengadi tanpa pamrih. Pasalnya, PAUD KB Tunas Bangsa tidak mampu menggaji pendidik maupun tenaga kependidikan.

Hal itu karena SPP bulanan murid hanya cukup untuk menutupi pengeluaran operasional. Itu pun kadang minus ketika kerap ada rapat internal yang melibatkan wali murid atau ketika mengikuti pertemuan-pertemuan di kabupaten.

Lelaki yang tak bisa berjalan lagi akibat betis patah tulang dan terkena stroke ini mengatakan niat dirinya mendirikan PAUD KB memang untuk mencerdaskan generasi penerus anak-anak nelayan di kampungnya.

Baca juga: Meriahnya Festival Nelayan 2023 di Muara Kintap, Dipandu Dua MC Kenamaan Tanahlaut

Itu sebabnya biaya pendidikan pun diminimalkan serendah mungkin. Selain SPP yang hanya Rp 30 ribu, tak ada lagi biaya lainnya.

Nasrun dan dua pengajar lainnya pun hanya mendapat insentif dari daerah atas jerih payahnya mengajar. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)