Berita Banjarbaru

Daerah Terdampak Kemarau di Indonesia Capai 63 Persen, Prakiraan BMKG Berlangsung Hingga September

pada awal Agustus 2023 ini sudah sebanyak 69 persen wilayah Indonesia masuk musim kemarau, termasuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel)

Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani
Ilustrasi - RUSMANI, petani Lokserapang, Kelurahan Pelaihari menggunakan mesin untuk mengairi sawahnya yang retak-ratak karena kekeringan. Sumber airnya diambil dari parit setempat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau kini bertambah. Dari sebelumnya hasil monitoring Badan Meteorologi, Klimatolog, dan Geofisika (BMKG) hingga pertengahan bulan Juli 2023, tercatat 63 persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.

Dan pada awal Agustus 2023 ini sudah sebanyak 69 persen wilayah Indonesia masuk musim kemarau, termasuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

Staf Prakirawan BMKG Syamsudin Noor, Rara Rahmita Nurafifah mengatakan perkiraan musim kemarau masih berlangsung hingga September mendatang.

Celakanya, kemarau tahun ini bertepatan dengan fenomena El Nino, sehingga intensitas hujan sangat sedikit.

“Berdasarkan pantauan satelit dalam satu bulan terakhir, kebakaran hutan dan lahan paling sering terjadi di wilayah barat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan warga untuk waspada, khususnya yang berada di daerah Banjarbaru, Banjar, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanahlaut.

Adapun di wilayah pesisir walau warga mulai waswas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanahbumbu, menyebutkan bahwa saat ini belum mendapatkan laporan kekeringan.

Memang diakui oleh Kepala BPBD melalui Sekretarisnya Dwi Kusuma Putra ketika musim kemarau ada dua potensi bencana yang terjadi pertama  karhutla dan kekeringan.

“Untuk saat ini belum ada laporan terkait adanya bencana kekeringan yang menyebabkan kesulitan air,” terangnya.

Untuk antisipasi sendiri  saat ini pihaknya akan mengikuti kontingensi provinsi, karena untuk membuat kontijensi ini memerlukan biaya, sehingga sementara pihaknya akan mengikuti kontijensi yang dibuat provinsi Kalsel.  

“Apa yang harus dilakukan atau siapa berbuat apa, instansi apa bertugas apa, kita akan mengacu kepada kontijensi yang dibuat provinsi,” ujarnya.

Terpisah, Upik salah satu nelayan di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanahbumbu mengungkapkan harapannya kepada  pemerintah agar memperhatikan  keperluan air masyarakat yang tinggal di pesisir.(msr/rin)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved