Sebanyak 185 Bacaleg Perebutkan 11 Kursi Kalsel di DPR, Tak Ada Nama Rifqinizami di DCS Pemilu 2024

Ketua Partai Demokrat Kalsel, H Ibnu Sina, membenarkan, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Saiful Rasyid pindah ke Demokrat.

"Memang yang bersangkutan mengkonfirmasi ke kami ingin maju sebagai bacaleg dari Demokrat bersama sang anak," katanya.

Selain wajah-wajah lama, ada sejumlah nama baru di DCS DPR RI.

Bahkan ada dua nama mantan Kapolda Kalsel di Dapil Kalsel II. Machfud Arifin, Kapolda Kalsel 2013-2015, berada di nomor urut 1 dari Partai Nasdem.

Dia akan bersaing dengan Rikwanto, mantan Kapolda Kalsel 2020-2022. Rikwanto berada di nomor urut 2 dari Partai Golkar.

Baca juga: Razia Senjata Tajam, Anggota Polsek Simpur HSS Tangkap Pembawa Badik di Acara Badandang

Baca juga: Kepergok Satgas Karhutla, Pembakar Lahan di Desa Baru Daha Barat HSS Diamankan Petugas

Rikwanto bergabung ke Golkar pada Maret 2023, setelah pensiun. Langkahnya diumumkan langsung Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Dari Golkar juga ada nama baru, yakni Sandi Fitrian Noor. Putra Gubernur dan Ketua Partai Golkar Kalsel H Sahbirin Noor ini berada di nomor dua wakil Golkar untuk Dapil Kalsel I.

Nama baru lain yang muncul, yaitu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang maju dari Partai Demokrat. Dia bersaing di Dapil Kalsel II.

Mantan calon gubernur Kalsel ini beberapa waktu lalu mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut.

Berdasarkan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dcs_dpr, ada 186 orang yang memperebutkan suara warga Kalsel untuk duduk di DPR RI. Sebanyak 101 orang bertarung di Dapil I dan 85 orang bersaing di Dapil II.

Baca juga: Prediksi Cuaca Banjarmasin dan 32 Kota Senin 21 Agustus 2023, Sedia Payung Medan dan Manado

Baca juga: Pendaftaran Seleksi CPNS September 2023 Ini, Persiapkan Data Ini, Cek Juga Cara Buat Akun SSCASN

Menyikapi pengumuman DCS oleh KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, Aries Mardiono, mengatakan,  pihaknya akan melakukan penelitian .

Dijelaskannya, ada profesi khusus yang memiliki syarat khusus seperti ASN, pengawas dan komisaris BUMN BUMD, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya. "Semuanya harus sudah mengundurkan diri," katanya.

Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap caleg yang kemungkinan mantan narapidana. "Yang bersangkutan harus sudah bebas selama lima tahun," jelasnya.

Jika ada pelanggaran, nantinya ditindaklanjuti. Apakah nanti sifatnya administratif atau pidana. 

Jika hanya administrasi berarti ada perbaikan. Sedangkan pelanggaran nantinya akan ada penanganan pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, pidana, dan pelanggaran lainnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)