Kanwil Kemenkumham Kalsel Gelar FGD Hasil Pengawasan, Penguatan Budaya Antikorupsi dan LHK ASN

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan, Penguatan Budaya Antikorupsi dan Pelaporan Harta Kekayaan ASN, Rabu (30/8/2023).

Kegiatan ini diikuti jajaran Kantor Wilayah, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

Digelar secara hybrid, kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan misi Kemenkumham dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, mewakili Kakanwil, Faisol Ali, membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa membangun integritas ASN, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN menjadi hal yang sangat penting.

“Untuk menciptakan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini kita bersama Itjen melaksanakan penguatan pelaporan harta kekayaan ASN serta penginternalisasian budaya anti korupsi juga FGD hasil pengawasan yang selama ini telah kita laksanakan,” ucap Rifqi.

Kegiatan yang dihadiri jajaran pejabat dan pegawai kanwil serta UPT ini menghadirkan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang terdiri dari Eem Nurmanah selaku Analis Kepegawaian Ahli Madya, Wahyu Setiawan, Pranata Komputer Ahli Muda, Yudhi Hervino, Pengolah Data Laporan Sistem Aplikasi dan Database dan Sherly Mercella S, Analis Kepegawaian Ahli Pertama selaku narasumber.

Disampaikan Eem Nurmanah bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan kali ini adalah untuk memetakan permasalahan, mulai dari pengelolaan data hukuman disiplin pada Aplikasi SIMWas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel dan permasalahan pengelolaan data tindak lanjut hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan pada Aplikasi SIMWas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, memetakan permasalahan pengelolaan data pengaduan pada Aplikasi SIPIDU di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel dan melakukan Penguatan Pelaporan Harta Kekayaan ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Usai menggelar kegiatan, Tim Itjen Kemenkumham RI juga akan melakukan kunjungan dan pendampingan di salah satu UPT yang akan menjadi sampel. (AOL/*)