Sabet The Winner Of OGP Award 2023 se-Asia Pasific di Estonia, BPHN Kemenkumham Sisihkan 8 Nominasi 

Melalui survei tersebut, hadir sejumlah rekomendasi untuk menghadirkan penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih inklusif, antara lain revisi Undang-Undang Bantuan Hukum, peningkatan jumlah anggaran bantuan hukum serta implementasi standar layanan bantuan hukum yang lebih luas. 

Penghargaan ini bukan hanya sebuah capaian, melainkan pula tonggak bersejarah dalam perjuangan menuju keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Dengan adanya program "Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia", pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi mereka yang membutuhkan.

Dalam upaya ini, Indonesia tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga mengukuhkan peranannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan.

Faisol Ali selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan bahwa di wilayahnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga terus digalakkan bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.

"Menggandeng OBH yang ada di Bumi Lambung Mangkurat, Kanwil Kemenkumham Kalsel memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu sebagai wujud hadirnya negara untuk memberikan akses keadilan," jelas Faisol.(AOL/*)