Penyerapan Anggaran Dinilai Lambat, DPRD HSS Usul Ada MoU Didepan Kepolisian dan Kejaksaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mempertanyakan masih rendahnya penyerapan anggaran APBD 2023 di sejumlah SKPD Pemkab HSS. Padahal, dewan menyebut proses pengesahan APBD sudah dilaksanakan lebih awal, yaitu sejak November 2022. Namun masih tak terserap dengan cepat.

“Tugas kami sebagai anggota DPRD melanjutkan pertanyaan masyarakat. Selain itu, kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah,”kata Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi pada Rapat Kerja bersama AKD (Alat Kelengkapan Dewan) bersama Bupati HSS dan Perangkat Daerah terkait kinerja dan penyerapan anggaran 2023, Rabu (13/9/2023), di ruang Rapat Utama DPRD HSS.

Rapat tersebut dhadiri Bupati HSS, Sekda dan SKPD terkait serta tim anggaran DPRD HSS.

Menurut Fahmi ada beberapa pertanyaan masyarakat, termasuk masyarakat dari kalangan kontraktor yang pihaknya tak bisa menjawab. Untuk itu perlu menanyakan langsung kepada pihak eksekutif.

Baca juga: Silaturahmi dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat Daha, Bupati HSS Juga Resmikan Aula Ponpes Darul Amien

Baca juga: Bupati HSS Resmikan Masjid Al-Ettihad di Loksado, Simbol Sejarah Keharmonisan dan Kemakmuran

“Dari Hasil rapat kerja, terlambatnya penyerapan anggaran ini terjawab. Seperti  adanya kasus lelang ulang,”kata Fahmi.

Menurut Fahmi, secara integritas kinerja Pemkab HSS sudah bagus. Namun, aplikasinya masih ada hasil  yang tak sesuai di lapangan.

Terbukti, program APBD murni HSS yang sudah berjalan 8 bulan dan mestinya mulai dilaksanakan, pekerjaannya belum selesai.

Sedangkan saat ini sudah masuk ke pelaksanaan APBD Perubahan.

“Padahal semakin cepat terserap, makin menguntungkan msyarakat. Tadi ada usulan teman-teman di dewan, untuk menindaklanjuti dengan membuat MoU di depan Kepolisian dan Kejaksaan, agar jangan sampai masalah seperti ini berlanjut,”jelas Fahmi lagi.

Soal pekerjaan apa saja yang terlambat penyerapannya? Fahmi mengatakan, contohnya Bronjong di Loksado, dan Jalan Samuda-Bajayau Daha Barat. Kondisinya dikeluhkan msyarakat karena mengalami rusak parah.  

“Mungkin masih banyak lagi yang terlambat. Untuk itu kami minta Sekda memberikan informasi berupa data. Proyek apa saja  yang baru dikerjakan. Juga kemungkinan pekerjaan yang bakal telat serta penyebabnya. Apalagi untuk pekerjaan yang harusnya dikerjakan di musim kemarau,”imbuhnya.

  Rapat kerja sempat dihadiri Bupati HSS  Achmad Fikry. Namun, karena ada agenda lain,

Bupati HSS pamit menghadiri kegiatan yang sudah terjadwal. Menanggapi DPRD HSS, Sekda HM Noor menyatakan, pihaknya memaklumi apa yang menjadi pertanyaan DPRD sebagai mitra kerja.

“Wajar mereka menyampaikan tugas dan fungsinya. Banyak hal positif atas kritik saran dan masukan ini,”kata M Noor.

Menurut Sekda, apa yang disampaikan DPRD demi kebaikan bersama. Termasuk terkait proses lelang.

Baca juga: Kaderisasi Imam dan Muazin, MUI Padang Batung Kabupaten HSS Hadirkan Instruktur Berpengalaman