Dukung Pemberantasan Korupsi, Pj Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten HSU Ikuti Paku Integritas KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/9/2023).

Sebanyak 12 Pj kepala daerah dan ketua DPRD di Indonesia mengikuti Paku Integritas yang berikan pembekalan terkait tata kelola pemerintahan. 

Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara, H Zakly Asswan, didampingi Pj Ketua TP PKK HSU, Gusti Elvira Riana Dewi Sari, serta Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, didampingi Ketua Gatriwara HSU Asyifa Norhana, turut hadir.

"Paku Integritas merupakan kegiatan pembekalan kepada pejabat penyelenggara negara beserta pasangannya terkait upaya pencegahan korupsi di instansi masing-masing," ucap juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. 

Disampaikan, ada delapan fokus area rawan korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan.

Selanjutnya, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, salah satunya dilakukan KPK melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang tertuang dalam aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sementara itu, Pj Bupati HSU Zakly Asswan merasa senang menjadi peserta kegiatan Paku Integritas KPK.

Sebagai pimpinan eksekutif, dia mengakui, dengan kegiatan ini bisa menambah pengalaman terkait penyelenggaraan pemerintahan. 

Dimana dalam Paku Integritas meliputi dua kegiatan utama, executive briefing atau pembekalan anti korupsi dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas yang diikuti penyelenggara negara beserta pasangannya. 

"Kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program Paku Integritas ini," ucapanya.

Senada, ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari juga menyambut baik pembekalan antikorupsi ini karena sangat relevan dengan pekerjaan yang dihadapi dirinya bersama jajaran Pemkab HSU

"Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan sendiri oleh KPK, tapi perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat" tambah Almien

Diharapkannya kegiatan ini dapat menjadi spirit bagi pejabat di Pemkab HSU, bahwa menjadi pejabat itu adalah peluang untuk memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. (AOL/*)