Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banjar Diminta untuk Isi SPI dan MCP KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Inspektur Daerah Kabupaten Banjar, Mohammad Riza Dauly, meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Banjar.

Riza Dauly setelah menjadi pembina pada Apel Kerja Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, di halaman Kantor Bupati di Kota Martapura, Senin (9/10/2023), menjelaskan, SPI merupakan survei yang dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sedangkan responden terdiri dari unsur internal instansi, pihak eksternal sebagai pengguna layanan dan dari kalangan ahli.

Karena itu, ia meminta kepada para ASN apabila ada menerima SMS SPI centang hijau untuk mengisinya.

Sebab, hal itu adalah bagian dari SPI di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar.

“Penilaian SPI meliputi transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, perizinan, pengelolaan anggaran dan sosialisasi anti korupsi,” jelasnya.

Bukan hanya SPI saja, saat ini Pemkab Banjar terus berupaya melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. 

Dijelaskan dia, Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai pihak yang diamanatkan dalam mengawal program tersebut oleh KPK.

"Memenuhi syarat-syarat sesuai yang diminta dari program MCP KPK sehingga nilainya dapat menggambarkan keadaan sebenarnya,” kata Riza Dauly.

Kepada para ASN, Riza Dauly sampaikan terima kasihnya atas partisipasi dalam pengisian SPI dan MCP KPK.

Mengingat, akhir pengisian adalah pada Oktober ini.

Apel turut dihadiri para Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD, staf PNS dan sejumlah PTT lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. (AOL/*)