Berita Banjarbaru

Pertama di Kalsel, Disdik Banjarbaru Layanani Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada 181 Sekolah

Pelayanan pendidikan inklusif oleh Disdik Banjarbaru, bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi pertama yang berhasil terlaksana di Provinsi Kalsel.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Edi Nugroho
Disdik Banjarbaru untuk Banjarmasinpost.co.id
Proses assessment ABK, yang dilaksanakan oleh ULM 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wali Kota, H M Aditya Mufti Ariffin telah memulai debut pelayanan pendidikan inklusif, bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Program itu disebut menjadi pertama yang berhasil terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Aditya, program layanan itu menjadi langkah awal dalam mengubah budaya proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan.

Sehingga diharapkannya hambatan ABK dalam belajar dapat dihilangkan, dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

"Sekarang semua sekolah di Banjarbaru kami upayakan untuk menerima anak inklusi, sehingga dapat menciptakan iklim yang baik di sekolah untuk penanganan anak inklusi," katanya, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Penetapan Desa Bersinar, Bupati Balangan Minta Pemdes Anggarkan untuk Kegiatan Pencegahan Narkoba

Baca juga: Dosen dan Mahasiswa FEB ULM Latih UMKM Produk Nipah Menggunakan Sosial Media

Aditya mendorong terselenggarannya pelayanan pendidikan bagi ABK, dengan menujuk Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai pelaksananya.

Mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusif, Pemko Banajarbaru menganggarkan dana khusus melalui APBD Pemko Banjarbaru, untuk pelaksanaan evaluasi pendidikan (assessment) bagi ABK.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, mengatakan assessment tersebut ditujukan untuk mengetahui kekurangan seorang anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

"Sumbernya dari APBD Pemko Banjarbaru. Assessment ini agar kami mengetahui anak tersebut mengalami gangguan belajar seperti apa, kemudian nanti akan dilakukan assessment oleh pihak ULM dari prodi Pendidikan Khusus. Kami sudah menekan MoU kerjasama," ujarnya.

Pentingnya assessment terhadap ABK, ujar Dedy, agar Guru Pembimbing Khusus (GPK) di masing-masing sekolah dapat menyesuaikan metode mengajar yang efisien.

Baca juga: Menjelang Pemilu 2024, KPU Kabupaten Batola Gelar Nobar Film Kejarlah Janji di Kampus dan Ponpes

Sebab saat ini sudah ada tersedua fasilitas ruang khusus, pada masing-masing sekolah bagi ABK yang disebut Pojok Inklusi.

"Karena ada berbagai macam jenis anak inklusi sehingga kami harus mengetahui dulu, seperti apa jenis dan hambatan dalam belajar. Agar GPK di sekolah bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai rekomendasi hasil assessement," jelasnya.

Layanan pendidikan iklusif di Kota Banjarbaru telah terlaksana pada 181 sekolah negeri di Banjarbaru, dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari jumlah sekolah tersebut, Dinas Pendidikan telah mendata ada sebanyak 668 ABK, dengan rincian 320 pelajar PAUD, 263 pelajar SD dan 85 pelajar SMP.

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru hingga saat ini memiliki GPK di masing-masing sekolah dengan jumlah mencapai 117 orang.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved