Raker dengan Distanhorbun, Ketua Komisi II DPRD Tala Sebut Asuransi Pertanian Naik Dua Kali Lipat

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Mengawali tahun 2024, komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), intens melakukan rapat kerja dengan satuan kerja perangkat kerja (SKPD) pemerintah daerah setempat.

Komisi II misalnya antara lain telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala pada 3 Januari lalu. Rapat kerja ini langsung dipimpin Ketua Komisi II H Junaidi.

Junaidi menerangkan rapat kerja tersebut membahas hasil kerja tahun 2023, rencana kerja tahun 2024.

"Juga membahas hal-hal lain yang dirasakan kalangan petani," sebut Junaidi, Jumat (12/1/2024).

Pada rapat tersebut, papar Junaidi, pejabat Distanhorbun Tala memaparkan realisasi luas tanam padi mencapai 32 ribu hektare dengan produksi sebanyak 147 ribu ton. 

Selain itu juga ada sebagian pertanaman padi yang puso yakni seluas 3.130 hektare. Sebagian besar disebabkan oleh faktor kekeringan.

Realisasi penyerapan pupuk subsidi oleh petani sebesar 83 persen untuk urea, 72 persen untuk NPK dari alokasi sebanyak 18 ribu ton. 

Pupuk tersebut diperuntukan bagi sembilan komoditas tanaman pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, kakao, kopi dan lain-lain. Tak termasuk karet dan kelapa sawit.

Sementara itu realisasi anggaran pembangunan pertanian pada tahun 2023 sebesar 88 persen dari alokasi Rp 41 miliar lebih.

Pada rencana kerja tahun 2024, sebut Junaidi,luas tanam padi ditargetkan 35 ribu hektare. Diharapkan paling tidak menghasilkan 130 ribu ton gabah kering.

Kebutuhan pupuk subsidi direncanakan sebanyak 19 ribu ton. Tapi yang disetujui/dialokasikan oleh pemerintah pusat hanya 7.000 ton atau 37 persen. Ini lebih kecil dari alokasi tahun 2023.

Pada tahun 2024 juga dialokasikan anggaran untuk asuransi pertanian dengan luasan 2.000 hektare. Tercatat kenaikan dua kali lipat dibanding tahun 2023 yakni 1.000 hektare.

Junaidi mengatakan tahun ini juga akan dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga fungsi lahan pertanian sekitar 25.578, 97 hektare.

Raperda ini dikatakannya telah dijadwalkan oleh Bapemperda. Diharapkan SKPD teknis segera mengajukan ke DPRD Tala.

Lebih lanjut ia menerangkan pada raper kerja itu juga dibahas keluhan/harapan petani. Antara lain terkait waktu pendistribusian pupuk yang terlambat.