Menyoal Komitmen Capres-Cawapres Berantas Korupsi

Namun, sulit bukan berarti tidak bisa. Masyarakat tentu sayang terhadap KPK, sebagai garda terdepan dalam ihtiar membasmi korupsi di buwi pertiwi.

Tapi, perlu pembuktian KPK untuk kembali menunjukkan dirinya kepada masyarakat, bahwa mereka adalah lembaga “independen”, lepas dari konflik kepentingan,dan bekerja semata-mata ingin melihat negerI ini minim korupsi.

Pertanyaannya adalah, mungkinkah KPK kembali bertaji, dan menjawab semua keraguan publik? Sangat mungkin.

Pertama, seleksi pimpinan KPK tidak manipulatif. Satu tahap penyaringan pimpinan lembaga antirasuah mesti bersih dan bebas dari KKN dan titipan kepentingan.

Calon yang diajukan mesti memiliki bibit, bebet, dan bobot yang jelas. Rekam jejak bersih dari korupsi dan tidak tercoreng kasus kontroversial.

Jika satu tahap krusial ini nantinya bisa dilaksanakan secara fair dan transparan, fit and proper tesnya dibuka oleh pemerintah dan DPR, maka membuka peluang masyarakat untuk kembali optimistid akan kembalinya ghirah pemberantasan korupsi oleh KPK.

Kedua, kembali revisi UU KPK. Tidak bertaringnya KPK dalam mengungkap skandal dan mega skandal korupsi, salah satu ditengarai karena adanya revisi UU KPK yang membuat lembaga ini seperti macan ompong, tidak luwes geraknya, mudah distir karena bertanggungjawab langsung kepada presiden. Tahap krusial berikutnya untuk mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK adalah merevisi kembali UU KPK yang telah direvisi.Ini semata-mata untuk mengembalikan taji dan taring KPK dengan berbagai previlige kewenangan yang kembali hadir, yang memungkinkan gerak pemberantasan korupsi satset.

Ketiga, tidak pandang bulu. Selain dua hal krusial sebelumnya, ini syarat perlu untuk KPK kembali berintegritas dan profesional. Musim politik jelang Pemilu 2024, KPK kerap diterpa isu miring, dijadikan alat gebuk lawan politik.

Tajam kelawan, tumpul kekawan. Apalagi kini miris jika melihat antar pegiat korupsi (baca:koruptor) saling sandera. Yang menunjukkan betapa bobroknya upaya pemberantasan korupsi.

Wajar jika kemudian publik merasa pesimistis akan bersihnya negeri ini dari para koruptor. Maka, hal wajib yang dilakukan KPK adalah memberantas korupsi tanpa pandang bulu, berani mengungkap semua skandal korupsi tanpaterkecuali. Sebagai bukti, KPK kembali bertaji, berani, dan profesional.

Tetap Optimistis

Kalau ditanya, apakah ada cara efektif untuk memberantas korupsi di negeri ini? Mungkin tidak ada.

Entah harus dengan cara apalagi yang dapat membuat para maling uang rakyat ini jera? Ancaman hukuman bui seumur hidup seperti dianggap gertakan di atas kertas saja. Apalagi para koruptor sekarang difasilitasi berbagai acting memerankan sikap “memelas”,“ berbuat baik dan kooperatif”, “mengaku menyesal” selama berada di pengadilan, pasti bisa menyentuh hati hakim untuk mengurangi masa hukuman.

Belum lagi kalau menengok data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun 2022, dimana Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015. Dapatkah kita memberantas korupsi yang angka kuantitatifnya makin menjadi-jadi?

Melihat betapa sulitnya membuat jera para garong uang rakyat bisa kita analogikan dengan peribahasa bak menegakkan benang basah. Namun, betapapun sulitnya menegakkan benang basah, ketika benang sudah keringpun sulit untuk ditegakkan jika tidak ada sandaran. Hampir mustahil benang bisa berdiri sendiri. Begitupun dengan korupsi, berbagai ancaman hukuman yang maksimal, minus hukuman mati untuk menciutkan nyali koruptor, justru menjadi tantangan tersendiri, memberikan sensasi bagi para pengerat urang rakyat, untuk berkorupsi kembali. Sekaligus mengejawantahkan sikap naluriah seorang manusia, ketika diberikan dua gunung emas, dia akan meminta yang ketiga, dst. Namun begitu, sebagai manusia biasa kita wajib berihtiar untuk memupuk sikap antikorupsi sejak dini.