Lagi-lagi Reshuffle

BANJARMASINPOST.CO.ID- BELASAN atau mungkin puluhan tahun silam, salah satu pelajaran di Sekolah Dasar (SD) adalah menghapal nama-nama geografis seperti pulau, provinsi, serta kota. Pelajar juga diminta menghapal nama menteri kabinet.

Menyebut nama-nama provinsi atau kota, mungkin masih ada. Tapi saat pelajar diminta menyebut nama menteri, sepertinya itu tak mungkin lagi dilakukan. Selain menteri yang berulang kali berganti, kini tak mudah lagi menghapal nama menteri di kabinet yang jumlahnya puluhan.

Apalagi kemarin Presiden Prabowo Subianto menambah lagi jumlah pembantunya. Posisi wamen yang mengalami perombakan berada di pos Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Perombakan tersebut menjadi reshuffle kabinet jilid empat di era pemerintahan Prabowo setelah sebelumnya dilakukan pada 19 Februari, 8 September, dan 17 September 2025.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Indofood, Terbuka Untuk Banyak Posisi, Lulusan SMA, SMK hingga S1 Bisa Daftar

Dengan resuffle jilid empat ini, Prabowo diperkuat 49 orang menteri dan 56 wakil menteri. Jumlah yang cukup banyak bila dibandingkan dengan kabinet lain di era Orde Baru hingga Orde Reformasi.

Di tengah dugaan bagi-bagi jabatan, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan salah satu alasan penambahan menteri karena wilayah Indonesia sangatlah luas. Sebuah alasan yang masuk akal, sekaligus juga kembali memantik tanda tanya. Bukankah dari pemerintahan sebelumnya luas wilayah kita tidak bertambah luas?

Apalagi Prabowo pernah menyampaikan komitmennya membentuk kabinet zaken (zakenkabinet), yakni kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya masing-masing.

Nah, apakah yang sekarang sudah benar-benar ahli di bidangnya?

Kabinet Prabowo saat ini hampir sebanyak Kabinet Dwikora II di Era Sukarno yang diperkuat 109 orang menteri, atau populer dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Namun kabinet gemuk ini mestinya bisa menyelesaikan sekian banyak persoalan bangsa ini dan bukan menambah masalah dengan kebijakan atau pernyataan-pernyataan kontroversial, tidak mengulang nasib Kabinet 100 Menteri.

Bila ditarik ke belakang, seiring dengan rencana efisiensi, sebenarnya jumlah yang mencapai 105 orang ini juga patut dipertanyakan. Ketika dana trasfer daerah (TKD) dipangkas, sejumlah kegiatan pemerintahan dibatasi, tapi ada pengeluaran yang besar untuk pejabat.

Ingat di jabatan yang mereka emban melekat berbagai fasilitas mulai dari mobil, rumah dinas, ajudan, pengawalan, hingga tentunya gaji dan tunjangan. Perlu anggaran yang besar untuk itu semua. Dengan berbagai fasilitas tersebut, mestinya mereka bisa lebih konsentrasi memikirkan nasib bangsa ini. Makin banyak kepala untuk berpikir, makin banyak solusi yang bisa diberikan pada rakyat.

Ditunggu kiprah dari kabinet yang makin membesar ini untuk benar-benar bekerja untuk rakyat, jangan justru menambah beban rakyat. (*)