Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024, Gerindra dan PKB Bereaksi

"Logika tersebut runtuh sejak awal karena Pasal 7 konstitusi kita bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kedua kalinya dan tetap menjabat sebagai Presiden incumbent (petahana)," kata Habiburokhman.

Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah ketika presiden mendukung salah satu paslon.

Namun, sambungnya, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.

"Poinnya adalah presiden atau menyeru boleh mendukung salah satu calon yang penting jangan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya," ujarnya.

Reaksi PKB

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengkritisi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu.

Jazilul menilai pernyataan kepala negara itu betujuan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan memihak kepada paslon tertentu.

Ada pun, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres, mendampingi Prabowo Subianto di pilpres 2024.

"Bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya akan melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Kendati demikian, PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), tak khawatir dengan pernyataan kepala negara.

Sebab, PKB bersama rekan koalisinya yakni NasDem dan PKS berkoalisi dengan rakyat.

Baca juga: Tanpa Dijual Emas Bisa Digadaikan saat Butuh Uang, Cek Rincian Harga Antam Hari Ini

Terlebih, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, rakyat sudah semakin cerdas mana pemimpin yang layak memimpin Indonesia.

Sebab itu, Gus Jazil menyerukan rakyat untuk menyelamatkan demokrasi, dan mencegah pemilu yang curang.

"Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat. Kami minta semuanya untuk pukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ditanya Netralitas Pejabat, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak