Sport

Tanggapan Dari Beberapa Pengprov ESport di Kalsel Soal Aturan Baru Terkait Industri Game

Pengprov ESport Kalsel, PB ESI Pusat dan IESPA Kalsel tanggapi aturan baru terkait industri game di Indonesia.

Penulis: Noorhidayat | Editor: Khairil Rahim
banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat
Pertandingan Kejurprov E-Sport Kalsel beberapa waktu lalu di Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat (26/1/2024), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) umumkan tengah menyusun aturan baru terkait industri game di Indonesia.

Satu diantaranya poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban bagi semua publisher game memiliki badan hukum Indonesia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menyebut bahwa aturan ini merupakan respons terhadap pertumbuhan pesat industri game yang dianggap strategis.

Jika publisher game tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka game yang dihasilkannya dapat diblokir oleh Kemkominfo.

Baca juga: Puluhan Tim Gamer Puas Adu Skill di Pelaihari, Kadispora Sebut Persiapan Esport Ikuti Kejurprov

Baca juga: Jadwal Kejurprov Esport Kalsel 2023, 10 Nomor Dipertandingkan Mobile Legends, PUBG dan Free Fire

Kemungkinan besar peraturan ini tak hanya berlaku untuk publisher lokal saja, namun juga akan berlaku untuk publisher game luar yang beroperasi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Indonesia Esport Association (IESPA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M Syaripuddin mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut.

"Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna atau penonton," ucapnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/1).

Lanjutnya, dari melihat data yang dirilis We Are Social tahun 2022, Indonesia menempati urutan ketiga pengguna game terbesar di dunia.

Sedankan data yang dilihatnya dari Steam bulan Januari 2024, Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara dalam hal pembuatan game, yakni 256 game.

Setelah mengamati hal tersebut, menurutnya sudah seharusnya Indonesia membuat kebijakan khusus terkait game.

"Sehingga kondisi yang ada tidak merugikan Indonesia, baik secara sosial budaya, ekonomi dan hal lainnya,"

Dari sisi ekonomi, menurutnya lagi kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang positif, apalagi jika publisher game dari luar membuka kantor layanan di Indonesia.

"Tenaga kerja akan terserap dan bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat," tuturnya.

Sedangkan dari sosial budaya, kita berharap game yang digunakan masyarakat bisa lebih ditata menyesuaikan nilai-nilai Indonesia.

"Apalagi yang mendominasi pengguna game Indonesia adalah anak muda. Jangan sampai game yang hadir di Indonesia merusak masa depan bangsa," harapnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved