Pemilu 2024
Fakta Sosok 3 Tokoh Pakar Hukum Jadi Pemeran Film Dirty Vote, Ceritakan Soal Kecurangan Pemilu 2024
fakta tiga sosok tokoh pakar hukum yang berperan dalam film dokumenter Dirty Vote. Mereka Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini fakta tiga sosok tokoh pakar hukum yang berperan dalam film dokumenter Dirty Vote.
Diketahui, Film Dirty Vote belum lama ini menjadi trending di Twitter (x).
Sementara, Film Dirdy Vote disebut menceritakan tentang kecurungan pemilu 2024.
Film ini ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube Dirty Vote pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.
Diketahui, film dokumenter itu menampilkan tiga orang pakar hukum tata negara.
Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.
Baca juga: Link Hasil Quick Count Pilpres 2024, Hitung Cepat Suara Anies, Prabowo dan Ganjar 14 Februari
Berikut sosok ketiga pakar hukum yang menjadi bintang film Dirty Vote.
Feri Amsari
Feri Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 2 Oktober 1980.
Ia adalah pakar hukum tata negara, aktivis hukum, dosen, dan akademikus Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Feri juga aktif sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017-2023.
Pria lulusan William & Mary Law School, Amerika Serikat ini juga aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional.
Beberapa tulisannya telah dimuat pada harian Kompas, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan berbagai media cetak lainnya.
Feri pernah meraih Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Universitas Andalas.
Sebagai aktivis, ia tercatat pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa merangkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2002 hingga 2003.
| Dinilai Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Tiga Komisioner Bawaslu Kalsel |
|
|---|
| Gugatan Ditolak MK, Begini Respons Sekretaris DPD PDIP Kalsel |
|
|---|
| MK Tolak Gugatan PDIP dan Demokrat Soal Pemilu di Kalsel, Sudian dan Khairul Tetap ke Senayan |
|
|---|
| Pasca Putusan MK, Begini Strategi Divisi Teknis Penyelenggara KPU Batola Tatap Pilkada Serentak |
|
|---|
| Ini Komposisi Anggota DPR RI 2024-2029 dari Kalsel Pascaputusan MK atas Gugatan PDIP dan Demokrat |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.