Tak Akan Ubah Hasil Pilpres, Mahfud: Angket untuk Periksa Pemerintah

"Saya pikir wajib. Bukan hanya mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh.

Sebab itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," ucapnya.

Sebaliknya politikus PAN Guspardi Gaus menilai wacana hak angket tidak tepat. Selain bersifat politis, Guspardi menyebut permasalahan dalam pilpres seharusnya dibawa ke Bawaslu.

Jika penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang, lanjut Guspardi, Undang-Undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa?" ujar Guspardi.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD menyambut baik dukungan Surya Paloh.

"Kami menyambut baik tanggapan dari Surya Paloh dan Koalisi Amin yang mendukung hak angket," kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim.

Namun, politikus PDIP ini meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket ini.

"Kita tunggu saja bagaimana momentumnya, kapan yang terbaik, karena memang harus betul-betul dipersiapkan secara matang terkait dengan hak angket ini supaya tidak menjadi sebuah sensasi saja dan mati sebelum berkembang," ucap Chico. (kompas/tribun network/dan/fer/mam/wly)