Pemprov Kalsel Pertimbangkan Seluruh Honorer Diangkat Jadi ASN, Kondisi Keuangan Daerah Faktornya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih mempertimbangkan rencana pengangkatan semua tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut merespon janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, bahwa pemerintah bakal mengangkat 100 persen tenaga honorer menjadi ASN.

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat.

Kalau memang apa yang disampaikan Menpan-RB direalisasikan, Tantri menyebut, pembiayaan sebagian besar akan menjadi beban daerah.

Baca juga: Tentukan Wakil Bupati, Ketua Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala Ingin Koalisasi dengan Parpol Lain

Baca juga: Persiapan Pilgub Kalsel 2024, Hasnuryadi hingga Acil Odah Dipanggil Ketua Umum Golkar

“Honorer jadi ASN pada 2024 perlu dipertimbangkan, dari mana sumber pendanaannya karena kita melihat kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Di lingkup Pemprov Kalsel, saat ini masih ada sekitar 11 ribu pegawai non ASN yang belum diangkat jadi ASN. Angka itu belum termasuk di 13 kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas berjanji, pemerintah bakal mengangkat 100 persen tenaga honorer menjadi ASN.

Namun, ada tes yang harus dilakukan para tenaga honorer sebelum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tes ini hanya sekadar formalitas.

“Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN (Badan Kepegawaian Negara), ini harus kita tuntaskan,” kata Anas dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN, Rabu (13/3/2024), dikutip dari YouTube Komisi II DPR RI Channel.

“Soal tes tadi, bapak ibu sekalian, itu hanya formalitas. 100 persen mereka diterima, jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi bapak 100 persen diterima,” lanjutnya.

Hal tersebut diutarakan Anas di hadapan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia beserta jajaran anggota Dewan yang hadir dalam rapat. Lebih jauh, Anas juga memastikan 2,3 juta tenaga honorer itu bakal mendapatkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat NIP.

“Cuma, bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu, bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP,” tegas politikus PDI-P ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)