PDI-P Bersiap Hadapi Pilkada tak Normal, Parpol Kalsel Tanggapi Putusan MK

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPD PDIP Kalsel menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sepenuhnya gugatan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenai hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengurus partai politik pengusung Ganjar-Mahfud ini menilai sebagian besar hakim hanya fokus pada prosedural, bukan mempertimbangkan substansi.

“Ini mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Sekretaris DPD PDIP Kalsel Berry Nahdian Furqon, Senin (22/4).

Putusan MK pada Senin membuat penetapan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sah.

Baca juga: Mapolres HSU Nyaris Dilumat si Jago Merah, Ini Asal Muasal Api

Baca juga: Polda Bongkar Praktik Curang Bisnis Elpiji Bersubsidi, Ada yang Mengoplos dan Kurangi Isi Tabung

Berry khawatir pelanggaran pemilihan umum (pemilu) seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diajukan partainya berlanjut pada pilkada. Sebab, tak menutup kemungkinan dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo akan ditiru oleh kepala daerah .

“Bisa saja para penguasa di daerah menggunakan sumber daya negara, baik finansial maupun aparatur, untuk memenangkan kelompoknya,” ujar Berry.

Meski begitu, Berry mengakui keputusan MK telah final. PDIP Kalsel akan fokus menatap pilkada serentak yang dihelat pada 27 November 2024.

Bahkan saat diwawancarai melalui telepon, Berry mengaku sedang berada di Kantor DPP PDIP di Jakarta untuk mengikuti rapat konsolidasi menghadapi pilkada. “Kami harus bersiap menghadapi situasi pilkada yang kemungkinan tidak normal. Sebab, kita sudah menjalani pemilu yang tidak normal,” kata mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut.

Saat dipantau berkaitan pembacaan putusan MK, Senin, kantor DPD PDIP Kalsel di Jalan A Yani Banjarmasin tampak sepi. Tak terlihat ada aktivitas menonjol dari luar. Hanya ada beberapa kendaraan yang parkir di halaman.

“Tidak ada agenda menonton bareng sidang MK. Semua tetap seperti biasa,” kata Berry.

DPW PKS Kalsel juga tak menghelat agenda menonton bareng pembacaan putusan sengketa pilpres. PKS merupakan salah satu parpol pengusung paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Kantor DPW PKS Kalsel sempat menjadi markas Tim Kampanye Daerah (TKD).

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS sekaligus Ketua TKD AMIN Kalsel Awan Subarkah menganggap Pilpres 2024 sudah selesai. Pernyataan itu merespon putusan MK yang menolak sepenuhnya gugatan AMIN, Senin.

“Secara proses sudah selesai, karena putusan MK memang merupakan putusan final. Kita menghormati apapun hasilnya, walaupun memang tidak sesuai harapan,” kata Awan kepada Bpost.

Kini PKS Kalsel konsentrasi pada pilkada. Awan menyebut pihaknya sudah melakukan konsolidasi internal dan menjalin penjajakan koalisi dengan sejumlah parpol. Komunikasi politik tersebut dilakukan untuk pilkada tingkat provinsi dan kabupaten kota.

“Tapi memang belum ada final, kami terus memantau siapa saja figur yang berpotensi maju,” ujarnya.

PKS sudah mengeluarkan rekomendasi kepada empat orang untuk diusung sebagai bakal calon kepala daerah di Kalsel. Ada nama Milhan, Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau yang disiapkan untuk bakal calon bupati Tapin. Kemudian Abdul Hadi untuk bakal calon bupati Balangan. Kepala Bappeda Tabalong Muhammad Noor Rifani disiapkan untuk bakal calon bupati setempat. Lalu, ada nama mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Mukhyar untuk bakal calon wali kota.

Awan mengatakan, keempat figur itu diminta intens menjalin komunikasi politik kepada sejumlah parpol. Mengingat, PKS perlu berkoalisi untuk mengsung kader sendiri pada Pilkada 2024. “Kami akan terbuka untuk berkoalisi terhadap semua parpol pada Pilkada nanti. Tak ada lagi 01, 02, maupun 03,” ujarnya.

Sekretariat Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Kalsel juga sepi saat pembacaan putusan MK. Tak ada aktivitas berarti di sekretariat yang terletak di Jalan A Yani Km 13,5 Kabupaten Banjar ini. Hanya ada sekitar lima pengurus DPD Partai Gerindra Kalsel di gedung tersebut.

Lima kader partai pengusung Prabowo tersebut dengan seksama menyaksikan jalannya sidang yang juga disiarkan secara langsung ini.

“Memang tidak ada agenda khusus atau instruksi dari DPP dan juga TKD pusat untuk menyaksikan jalannya persidangan. Makanya kami tidak melaksanakan nonton bareng (nonbar) mengundang banyak orang,” ujar Sekretaris TKD 02 M Alpiya Rahman.

Sekretaris DPD Gerindra Kalsel ini menambahkan nonbar hanya diikuti internal pengurus partainya.

“Ini hanya inisiatif kami saja, jadi internal pengurus partai saja yang nonbar ini. Dan tidak ada juga membuat atau menyebarkan undangan,” pungkasnya. (msr/ran)