Raih Opini WTP Kesembilan, Pj Bupati HSU: Semangat Berkolaborasi dan Berinovasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI-Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali diraih Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU).

Opini WTP kesembilan kalinya ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, Selasa (7/5/2024) di aula BPK Kalsel, di Banjarbaru, bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya.

Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati HSU  H Zakly Asswan, Sekda HSU H Adi Lesmana,  Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari dan beberapa kepala SKPD terkait di lingkup Pemkab HSU.

Pj Bupati HSU, H Zakly Asswan, menyampaikan rasa syukur atas kembali bisa diraihnya opini WTP yang kali ini merupakan untuk kesembilan kalinya.

"Yang jelas sangat bersyukur kepada Allah SWT tetap mendapatkan WTP," ucapnya.

Meski begitu Zakly tetap menekankan tetap harus lebih keras lagi melakukan pembenahan terhadap apapun yang mungkin masih menjadi kekurangan.

Kemudian juga harus selalu semangat dalam segala bidang, selalu berkolaborasi, punya motivasi tinggi dan tetap terus bisa berinovasi.

“Harus selalu semangat dan bangkit untuk bekerjasama untuk membangun daerah  HSU,” katanya.

Baca juga: Muhidin-Hasnuryadi Daftar ke NasDem untuk Maju Pilgub Kalsel 2024

Baca juga: Divonis 20 Bulan dan Aset Disita, Ayah Fredy Pratama Terima Putusan Majelis Hakim

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi mengatakan, Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Dengan opini WTP ini diharapkan pemda terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

"Sehingga dapat terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel dan transparan," katanya.

Opini WTP juga menunjukkan terciptanya sinergi yang baik antara pemda setempat dan seluruh pemangku kepentingan.

Termasuk BPK yang memberikan masukan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan dan memantau tindak lanjutnya agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman