Fakta-fakta OTT KPK di Pemprov Kalsel: Terkait Fee Proyek, Pejabat Dinas PUPR 'Menghilang'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dihebohkan dengan kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kabar tersebut berhembus di masyarakat mulai Minggu (6/10/2024) sore.

Akhirnya, kabar tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Nurul Gufron mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik tersebut.

“Benar,” kata Ghufron dikutip dari Tribunnews, Minggu malam.

Belakangan, mulai terkuak OTT KPK diduga menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel.

Sejumlah oknum diamankan dan diperiksa. Disebutkan, paling tidak ada enam orang yang diamankan di KPK.

Baca juga: OTK KPK Terhadap ASN Pemprov Kalsel, Ketua DPRD: Innalillah, Semoga Jadi Pembelajaran

Baca juga: Bawa Setumpuk Barbuk, Penyidik KPK Tinggalkan Mapolres Banjarbaru Menuju Bandara Syamsudin Noor

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut fakta-fakta terkait OTT KPK di Dinas PUPR Pemrov Kalsel:

* OTT Ke-empat di Kalsel

Sebelumnya, KPK pernah tiga kali OTT di Kalsel, yakni kasus PDAM Bandarmasih Banjarmasin, OTT di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan OTT di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

* Gunakan Ruangan Polres Banjarbaru

KPK menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk melakukan pemeriksaan terkait OTT di PUPR Pemrov Kalsel 

Ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp, Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah membernarkan hal tersebut.

Namun ia mengaku tidak mengenal oknum ASN yang diperiksa di kantornya tersebut.

* Beberapa Orang Sudah Dibawa ke Jakarta

Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto saat dimintai keterangan pada Senin (7/10/2024) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, jika ia tidak tahu siapa saja yang diamankan serta berapa jumlahnya. 

Ia mengatakan semua itu merupakan domain KPK. KPK hanya meminta fasilitasi pengamanan. 

“Mereka minta pengamanan kami berikan,” katanya. 

Bahkan, sebelum adanya OTT pihaknya tidak diberi tahu. Koordinasi hanya pengamanan. Koordinasi untuk pengamanan pun diminta pada Minggu (6/10/2024) pagi. 

Termasuk lokasi pemeriksaan di Mapolresta Banjarbaru. 

“Terkait jumlah yang diamankan. Serta siapa saja kami tidak tahu. Karena itu semua KPK,” katanya. 

Selain itu juga beberapa orang sudah dibawa ke Jakarta. Entah sudah menjadi tersangka atau masih sebagai saksi. 

“Jadi untuk status mereka kami juga tidak mengetahui,” pungkasnya.

Beredar kabar yang diperiksa KPK adalah oknum dari Dinas PUPR Kalsel dan kontraktor.

* Kantornya Sepi, Kepala Dinas PUPR Belum Bisa Dihubungi

Setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga menyeret sejumlah pejabat Dinas PUPR Kalimantan Selatan, aktivitas di kantor tersebut menjadi sorotan.

Sejak Senin (7/10/2023) pagi hingga siang, Bpost terus melakukan pemantauan di areal kantor Dinas PUPR Kalsel.

Berdasarkan pantauan, aktivitas di areal kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa.

Namun, akses masuk menuju kantor di Jalan Mayjend Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga satpam.

Sementara itu, seluruh pejabat dari Kabid sampai Kepala Dinas PUPR Kalsel 'menghilang'.

Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor.

“Semua kabid dan kadis tidak ada sejak apel pagi tadi,” ujarnya.

Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya.

Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel.

Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel.

Sementara konfirmasi terpisah yang dilayangkan Bpost kepada Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan belum tersambung.

* Orang Kepercayaan Gubernur

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Biasa perkara PBJ. Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex kepada wartawan, Senin (7/10/2024) dikutip dari Tribunnews.

Alex mengutarakan bahwa dalam praktik korupsi PBJ, biasanya terdapat pemufakatan ihwal penunjukan pelaksana proyek yang diiringi dengan permintaan sejumlah ongkos oleh penyelenggara negara.

"Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ," kata Alex.

Alex bilang bahwa OTT di Kalsel diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor alias Paman Birin.

"Patut diduga (berkaitan dengan Sahbirin Noor, red). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Alex.

Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. 

"Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada enam orang yang diamankan dalam giat OTT Kalsel.

Enam orang itu terdiri dari empat pihak penyelenggara negara dan dua dari swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT Kalsel dimaksud.

(Banjarmasinpost.co.id/Tribunnews/Huda/Riki/Eka/Rahmadi)