Pengamat Hukum: Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Harus Konsisten

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelaksanaan operasi Jagratara Tahap III Tahun 2024 yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Kalsel bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin mendapat tanggapan Pengamat Hukum, Dr Muhammad Pazri SH MH.

Dikatakan Pazri, pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) atau Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala. 

Menurutnya, tentunya ini perlu dilakukan juga agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sehingga terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di Indonesia.

Dengan dilakukannya operasi-operasi pengawasan seperti Jagratara ini, tentunya juga bisa menjadi efektif apabila dilakukan secara konsisten. Pemerintah bisa menegakkan hukum dan juga menekan kasus TKA ilegal dan menertibkan administrasinya.

Kemudian di sisi lain khususnya untuk perusahaan yang mempekerjakan TKA, sebagai penjamin maka perusahaan bertanggung jawab penuh dalam kepengurusan keberadaan orang asing sebagai tenaga kerjanya dari mulai mendatangkan hingga memulangkan jika sudah tidak dipekerjakan lagi.

Perusahaan tidak boleh memperkerjakan TKA di bawah kriteria minimum jabatan yang ditentukan undang-undang.

Dalam melakukan pengawasan, Imigrasi bisa juga melibatkan dan memaksimalkan koordinasi dengan semua stakeholder terkait, khususnya instansi-instansi yang tergabung dalam Tim 

Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan bisa bersikap tegas, profesional dalam mengawasi WNA. (ran)