Ekonomi dan Bisnis

Penerapan QR Code Pembelian Pertalite Berpotensi Hadapi Hambatan, Begini Saran Dosen FEB ULM 

Kebijakan Pertamina menerapkan penggunaan QR code untuk pembelian pertalite kendaran roda empat berpotensi hadapi hambatan

Editor: Hari Widodo
dok pribadi
Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM, Dosen FEB ULM Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebijakan Pertamina menerapkan penggunaan QR code untuk pembelian pertalite kendaran roda empat diharapkan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Ir Syahrial Shaddiq MEng MM memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

“Dengan langkah ini, Pertamina berupaya memastikan subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang berhak,” ujarnya, Jumat (25/10/2024).

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak luput dari potensi hambatan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan prosedur digital.

Hal ini bisa mengakibatkan kebingungan dan potensi penolakan.

Baca juga: Pertamina Uji Coba QR Code BBM Pertalite di 6 SPBU di Kalsel, Petugas Belum Diberi Tahu

Baca juga: Uji Coba Subsidi Tepat Pertalite di Kalsel, Pertamina Imbau Segera Daftar Sebelum 1 November 2024

Selain itu, lanjut Syahrial, keterbatasan teknologi bisa menjadi tantangan bagi masyarakat di daerah dengan akses internet yang minim.

 “Penggunaan QR code bisa memperpanjang waktu pengisian BBM jika sistem mengalami kendala teknis, yang bisa memicu antrean di SPBU,” katanya.

Mengatasi masalah ini, Pertamina dapat melakukan sosialisasi intensif melalui media yang mudah diakses masyarakat, termasuk di wilayah yang akan melaksanakan uji coba.

Selain itu, pemerintah bisa membuka layanan bantuan pendaftaran secara offline bagi mereka yang kesulitan mengakses platform online.  

“Agar sistem berjalan lancar, penting juga untuk memastikan teknologi QR code stabil dan dapat beroperasi tanpa hambatan,” harap Syahrial.

Di sisi lain, pemerintah dan Pertamina perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam distribusi BBM bersubsidi. “Pertama, ketepatan data penerima harus selalu diverifikasi agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.

Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Infrastruktur di SPBU perlu disiapkan dengan baik, termasuk perangkat yang dapat membaca QR code dengan lancar.

Baca juga: Benarkah BBM Subsidi Pertalite dan Solar Dibatasi Mulai Oktober? Simak Penjelasan Pertamina

Tak kalah penting adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi ini, tanpa mengorbankan kenyamanan mereka.

Bagi masyarakat, kebijakan ini perlu disikapi dengan bijak dan kooperatif. Pendaftaran kendaraan sebaiknya dilakukan tepat waktu untuk menghindari kendala di kemudian hari. Semua dokumen yang dibutuhkan harus disiapkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)

 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved