Sepuluh Proyek Strategis di Banjarbaru Disorot, Ada yang Dinilai Kurang Bermanfaat ke Masyarakat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU– Sepuluh proyek strategis yang saat ini tengah direncanakan digarap oleh Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan  sorotan. Pemerhati pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru, Wahyudin yang juga warga Banjarbaru meminta Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meninjau ulang.

Menurutnya, ada sejumlah proyek yang dinilai tidak rasional dan kurang memiliki kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

Salah satu proyek yang menjadi sorotannya adalah pengadaan rumah dinas wali kota yang dianggap belum mendesak untuk direalisasikan. 

Wahyudin menilai, alih-alih membangun yang baru, seharusnya pemerintah cukup melakukan rehabilitasi terhadap rumah dinas yang sudah ada.

Baca juga: BREAKING NEWS - ULM Akhirnya Kembali Raih Status Akreditasi Unggul

Baca juga: Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alami Kecelakaan di Tol Basirih, Begini Kondisi Korban  

Menurutnya anggaran miliaran itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Warga kelurahan Sungai Besar tersebut juga mempertanyakan rencana menjadikan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai rumah dinas wali kota. 

Sebab lokasi tersebut kurang strategis, merusak taman, dan dapat mengganggu aktivitas perkantoran. Selain itu, dari segi keamanan juga dinilai tidak memadai.

"Bahkan anggarannya pun mencapai Rp 17,9 miliar. Dengan anggaran itu ditengah kebijakan Presiden Prabowo yang menuntut efisiensi ini tidak relevan dan mestinya harus direview atau ditinjau ulang," jelasnya, Selasa (29/4/2025). 

Wahyudin menegaskan bahwa pembangunan seharusnya fokus pada pelayanan publik yang berdampak langsung, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 

Ia menyoroti bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, seharusnya pemerintah lebih selektif dan bijak dalam menentukan skala prioritas.

“Beberapa proyek ini perlu review kembali kelayakannya. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru tidak menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat,” sebutnya. 

Baca juga: Ketua KPU Kalsel Datangi Bawaslu Banjarbaru, Andi Tenri: Ini Pemanggilan Kedua

Baca juga: Kasus Mama Khas Banjar Sampai Ke DPR RI, Anggota Dewan Siap Kawal Kasus UMKM

Pengamat Tata Kota ULM,Dr.Eng. Akbar Rahman, MT.  juga menilai 10 paket strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/7/KUM/2025 perlu ditinjau tidak hanya dari sisi administratif dan penganggaran, tetapi juga dari kerangka tata kota berkelanjutan dan pembangunan berbasis resiliensi iklim.

Dia menyampaikan, ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni dampak langsung ke masyarakat, urgensi kebutuhan, kesesuaian dengan visi kota & SDGs, serta daya guna jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut tidak semua paket yang ada memiliki urgensi strategis yang setara dalam merespons kebutuhan mendesak Kota Banjarbaru.

Menurut dia, fasilitas yang urgen dari 10 itu yakni  pembangunan fasilitas kesehatan (Farmalkes), bisa dikategorikan prioritas utama, karena secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ketahanan layanan publik, dan relevan dalam konteks penguatan kesehatan masyarakat serta kerentanan dampak perubahan iklim.

Kedua, infrastruktur pengendalian banjir dan adaptasi iklim. Peningkatan Embung Gunung Kupang dan Pembangunan Kolam Retensi Guntung Jingah mendukung pengurangan risiko banjir.