Ada Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis, Wakepsek Sorot Kondisi Psikologis Siswa, Ini Sikap Disdikpora

Sementara, soal MBG juga jadi perhatian di Kalimantan selatan (Kalsel). Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Salah satu fokus utama yang disampaikan yakni dorongan untuk mengoptimalkan program makan bergizi gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto serta keselarasan data pembangunan antarinstansi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Aula Idham Khalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Senin (5/5/2025).

Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan ke masing-masing sekolah dengan pengawasan dari pemerintah dan kepolisian.

“Ini merupakan usulan langsung dari kami untuk Menteri Dalam Negeri. Kami ingin program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah,” tegas Gubernur Muhidin.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya penyamaan data antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak program pembangunan yang tak tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data.

“Data yang tidak sinkron bisa memunculkan kebocoran anggaran. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Muhidin, yang diamini oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam paparannya.

Dirjen Akmal juga menegaskan, pemetaan potensi daerah dan akurasi data merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan.

Ia menyebut, kesenjangan data antara daerah dan pusat masih menjadi masalah yang perlu segera dibenahi.

Dalam pembukaan Musrenbang ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalsel terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin, yang disaksikan oleh Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK turut hadir dan menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan.

Ia mengibaratkan peran legislatif dan eksekutif sebagai "jarum dan benang" yang tak terpisahkan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan, Musrenbang ini diikuti oleh sekitar 390 peserta dari unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, BUMN/BUMD, serta masyarakat umum.

Ia menyampaikan forum ini menjadi wadah penting untuk menyempurnakan arah pembangunan Kalsel ke depan.

“Semoga semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua benar-benar menjadi roh pembangunan kita,” ujarnya.

Musrenbang RPJMD ini juga membahas sejumlah proyek prioritas, seperti pembangunan jembatan penghubung Kalimantan–Pulau Laut, stadion internasional, jalan alternatif Banjar–Banua Anam, serta cetak sawah di wilayah pedalaman.

(Banjarmasinpost.co.id/TribunJatim.com)