Pengakuan Karyawan Ayam Goreng Widuran Solo Terkait Menu Kremes yang Ternyata Non-Halal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Karyawan Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah membuat pengakuan.

Ayam Goreng Widuran panen bintang 1 di google review setelah banyak konsumen kaget, selama ini menu andalan ayam kremes dimasak dengan minyak tak halal.

Mereka terlanjur mengkonsumsi produk restoran ini tanpa tahu ternyata termasuk dalam kategori non-halal.

Salah satu karyawan, Ranto mengakui bahwa pemberian keterangan non-halal baru dilakukan setelah banyaknya komplain yang ditujukan ke restoran ini.

Ia tak bisa menjelaskan lebih jauh kenapa keterangan non-halal baru dilakukan baru-baru ini setelah ada komplain.

Baca juga: Viral Ayam Goreng Widuran di Solo Baru Cantumkan Label Non-Halal Setelah 52 Tahun, Ditegur Kemenag

Baca juga: 5 Syarat Utama Dapat Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2025 Cair Bulan Juni, Gaji Maksimal Rp3,5 Juta

“Udah dikasih pengertiannya non-halal. Ya karena viralnya dikasih pengertian non-halal kremesnya itu. Beberapa hari yang lalu,” jelasnya saat ditemui Sabtu (24/5/2025).

Ia pun menyertakan keterangan non-halal di outlet, sosial media, hingga google maps.

“Reklame sudah ada. Di IG sudah ada. Baru yang viral ini,” tuturnya.

Selama ini, menurutnya kebanyakan pelanggan mereka merupakan non-muslim. 

“Kebanyakan non-muslim (pelanggan). Sejak 1971,” jelasnya.

Melalui keterangan tertulis di akun instagramnya, pihak manajemen juga meminta maaf atas kegaduhan yang belakangan terjadi.

Manajemen telah memastikan keterangan non-halal di semua outletnya.

Ultimatum Wali Kota Solo

Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan ultimatum bagi warung yang tak jujur. 

Ini mengenai produk yang dijual yakni halal atau nonhalal. 

Respati merespons polemik dari Ayam Goreng Widuran yang tak mencantumkan keterangan nonhalal. 

Dia menjadikan ini pelajaran dan meminta agar warung di Solo jujur dengan produk yang dijual. 

Atas polemik tersebut, kini Respati pun langsung melakukan rapat mendadak dengan sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Salah satunya adalah untuk segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur terkait kuliner halal dan non halal yang ada di kota Solo.

"Jadi saya mengapresiasi kalau sampai minta maaf. Tapi hari ini saya sudah bergerak bersama Satpol PP dan Disdag, kita akan melakukan percepatan terkait sertifikasi halal. Ini masalah perlindungan konsumen," terang Respati pada Minggu (25/5/2025).

"Kami serius, pemerintah kota akan menyisir dan mensosialisasikan sertifikasi halal. Dan memang kita akan mencari juga yang memang makanan tidak halal, silahkan diklaim tidak halal. Tapi kalau ada yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, kita akan melakukan percepatan untuk kuliner yang ingin mendapatkan sertifikasi halal," tegas eks Ketua HIPMI tersebut.

Disinggung terkait sanksi yang akan diberikan kepada pemilik usaha.

Respati mengaku tidak akan menutup izin usaha apabila pengelola segera melakukan perbaikan.

"Administratif kalau memang itu masih berulang maka nanti akan ada sanksi lain berupa penutupan usaha. Tapi apabila sudah menyatakan kesalahannya akan melakukan sanksi yang lebih," kata dia.

Namun demikian, Respati menegaskan bahwa pihaknya memperingatkan secara tegas atas apa yang dilakukan oleh pengelola usaha tersebut yang telah menutupi terkait informasi bahan makanan nonhalal yang digunakan selama ini.

"Ini peringatan, kalau ada lagi (kasus serupa) kami akan tindak tegas dengan sanski penutupan bagi yang tidak mendeklarasikan sesuai dengan bahan bakunya. Kami juga akan segera turun dengan badan sertifikasi halal," tegasnya.

Atas keluhan masyarakat karena kecewa dengan perbuatan pengelola makanan tersebut, Respati pun menghimbau pengusaha kuliner lain untuk tidak melakukan hal serupa.

"Saya sangat memaklumi (keluhan masyarakat) karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual. Maka dari itu saya menghimbau seluruh pengusaha kuliner di Solo, kami tidak akan menutup kalau memang halal katakan halal. Kalau tidak halal katakan tidak halal," pungkasnya.

Banjarmasinpost.co.id/Tribun Solo