61 Ribu Anak di Kalsel Tidak Sekolah, BPMP: Pemda Harus Jemput Anak

 Jika seandainya 20 persen itu betul-betul diimplementasikan untuk pendidikan, saya rasa faktor ekonomi tidak menjadi masalah lagi.

Bagaimana dengan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, yang masih tahap awal?

Reja : Sekolah itu menjadi sebuah usaha dari pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Namun sekolah ini harus berkelanjutan. Jangan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.

Selanjutnya perlu dipikiran apakah sekolah ini mau terintegrasi dengan Dapodik atau membuat pangkalan data baru.

Apakah adanya anak tidak sekolah berkaitan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)? Mungkin karena jarak sekolah yang jauh?

Yuli : SPMB tahun ini relatif  tidak terlalu banyak komplain. Sudah seharusnya SPMB lebih berpihak kepada anak-anak

Berkaitan dengan wajib belajar 13 tahun, ditambah jenjang prasekolah, apakah anak-anak harus menempuh jalur TK atau PAUD terlebih dahulu?

Yuli :  BPMP kemarin mengundang kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk membahas hal ini. Kami juga membuat program penanganan anak tidak sekolah.

Paling tidak kita bisa mengembalikan mereka ke sekolah 20 persen atau 30 persen.

 Jadi harapannya, pemerintah kabupaten/kota/provinsinya untuk bisa menjemput dan mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah.

Berikut tayangan Youtube perbincangan bersama kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto SE MSi dan pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Reja Pahlevi SPd MPd :

 (Banjarmasinpost.co.id/Saiful Rahman)