Btalk: Sekretaris DPW PKB Kalsel Sebut Pilkada tak Langsung Perlu Survei

BANJARMASINPOST.CO.ID-Pemilu 2029 baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada masih lama. Namun, suhu politik sudah menghangat. Bahkan ada wacana di tingkat elite politik, Pilkada mendatang tidak lagi langsung dan terbuka.

Di depan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara terbuka mengusulkan dua opsi untuk Pilkada. Pertama, Gubernur ditunjuk pemerintah pusat (Presiden) dan Bupati/Wali Kota dipilih oleh DPRD setempat. Kedua, pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilakukan di DPRD. Muaranya, Pilkada tidak langsung.

Wacana ini seakan seiring keputusan MK yang memisahkan Pemilu nasional dan daerah. Juga sejalan dengan rencana DPR membahas revisi RUU Pemilu dan Pilkada.

Guna membahasnya, Tribun Series Suara Rakyat menghadirkan Sekretaris DPW PKB Kalsel H Hormansyah SAg SH MH dan pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Pathurrahman Kurnain.

Baca juga: Human Factor dalam Kecelakaan Armada Laut

Baca juga: Beras yang Salah Sasaran

Dipandu Jurnalis BPost, Achmad Maudhody, dialog politik ini ditayangkan di akun YouTube Banjarmasin Post News Video, Facebook BPost Online, Instagram @banjarmasinpost dan website banjarmasinpost.co.id. Berikut petikannya:

Apa alasan Cak Imin ini menyampaikan wacana ini ?

Hormansyah: Beliau melihat selama ini biaya Pilkada sangat banyak, baik itu dari APBN dan APBD. Belum lagi si calon untuk beli baju, pasang baliho dan sebagainya. Selain itu untuk mengurangi potensi bentrok antar timses misalnya. Apalagi model seperti ini pernah dilakukan sebelumnya pada era 80-an. Namun waktu itu hanya ada tiga partai.

Apakah ini inisiatif  Cak Imin atau dari akar bawah khususnya PKB ?

Hormansyah: Kami sebagai kader dari bawah pun menghendaki apa yang disampaikan Ketum. Dan kami juga sambil melakukan sosialisasi.

Seperti apa Anda melihat wacana ini ?

Pathurrahman: Memang ada beberapa orang yang sudah membicarakan wacana ini, tapi masih di level elite atau tokoh politik. Tapi kita juga perlu membuka wacana lain. Hendaknya perlu ditanyakan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sejati. Karena esensi demokrasi kan kedaulatan rakyat. Apakah sudah ada misalnya survei atau polling, apakah masyarakat memang setuju dengan Pilkada tidak langsung ini, apakah kehendak dari elite politik ini sesuai dengan kehendak masyarakat.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai wacana ini ?

Pathurrahman : Ini salah satu tanda iklim demokrasi kita sedang baik-baik saja. Tapi kalau wacana ini dikuasai oleh sekelompok tertentu, maka ini bukan lagi tanda baik-baik saja.

Ternyata sudah ada riak-riak bahkan penolakan dari aktivis demokrasi. Bagaimana PKB menanggapi?

Hormansyah: Saya kira wajar ada penolakan, maupun ada yang menerima. Yang jelas kita lihat saja kenyataannya setelah beberapa kali Pilkada langsung, ternyata di Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali persoalan Pilkada bahkan hampir selalu ada. Apakah demokrasi berjalan ? Faktanya masih saja ada calon tunggal. Dan ini harus diantisipasi. Kemudian dikhawatirkan besarnya biaya dari calon akan terjadi korupsi. Misalnya mereka ingin mengembalikan biaya yg dikeluarkan.